spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Presiden Minta Percepat Eksekusi Kontrak Paket Tender, Target Februari 1.984 paket senilai Rp 24 Triliun

JAKARTA – Gubernur Kaltim Isran Noor menyampaikan bahwa Presiden Jokowi meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) untuk menyelesaikan tender dan penandatangan kontrak seluruh paket pekerjaan infrastruktur pada kuartal pertama 2021.

“Terlebih dimasa pandemi Covid-19 saat ini, Presiden meminta kecepatan mengeksekusi pekerjaan, khususnya proyek padat karya, sehingga bisa membantu masyarakat,” kata Gubernur usai mengikutiĀ Penandatanganan Kontrak Paket Tender/Seleksi Dini Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2021, Jumā€™at, 15 Januari 2021.

Kegiatan ini diikuti Gubernur di Kantor Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Kramat 2 Kwitang Jakarta Pusat, melalui zoom meeting disaksikan Presiden Joko Widodo dari Istana Negara Jakarta, dan dihadiri Menteri PUPR Mochamad Basoeki Hadimoeljono, serta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju.

Lebih jauh, Gubernur mengatakan, penting agar kegiatan pekerjaan pembangunan berimbas pada pemulihan ekonomi bagi daerah bahkan secara nasional. “Namun demikian, bekerja tetap melalui proses yang benar dan menganut prinsip transparan sesuai aturan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri PUPR Mochamad Basoeki Hadimoeljono melaporkan, sejak Oktober 2020 Kementerian PUPR telah melaksanakan tender seleksi dini 3.175 paket dengan total nilai mencapai Rp 38,6 triliun. “Hingga 15 Januari ini, proses tender yang telah diselesaikan sebanyak 1.191 paket senilai Rp 14,6 triliun, terdiri 209 paket senilai Rp 2,1 triliun telah selesai tender dan ditandatangani kontrak pada Desember 2020, sedangkan 982 paket senilai Rp12,5 triliun ditandatangani kontrak serentak pada hari ini,” ungkapnya.

Ditargetkan, akhir Februari sebanyak 1.984 paket senilai Rp 24 triliun akan ditandatangani kontrak. Berlanjut, Maret menyelesaikan penandatangan kontrak 1.553 paket senilai Rp 40 triliun. Penandatangan kontrak dilaksanakan serentak oleh para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia jasa di kantor-kantor Balai PUPR di 34 provinsi di seluruh Indonesia. (hms/red)

[irp]

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
16.4k Pengikut
Mengikuti