SAMARINDA – Kursi Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK dari Partai Golkar tengah dalam prahara. Muncul surat DPP Partai Golkar perihal persetujuan PAW untuk posisi tersebut. Dari Makmur berganti Hasanuddin Masud.
Posisi ketua DPRD Kaltim selama ini memang akrab dengan partai berlogo pohon beringin itu. Terhitung menancap sejak Pemilihan Legislatif 2004 dan bertahan selama 17 tahun dalam lima periode. Figur yang menduduki kursi tertinggi juga silih berganti.
Setelah Pileg 2019, Makmur mengemuka sebagai ketua. Namun belakangan, posisinya mulai terusik. Situasi makin panas setelah beredar surat berkop Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Beringin yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tingkat I Kaltim nomor B-600/GOLKAR/VI/2021. Surat tersebut bercap biru basah dan telah ditandatangani Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Harto dan Sekertaris Jenderal, Loedjewik Paulus. Ramai beredar Sabtu, 19 Juni 2021.
Isinya berupa persetujuan Pengganti Antarwaktu (PAW) Ketua DPRD Kaltim Periode 2019-2023. Makmur HAPK berganti menjadi Hassanuddin Masud yang menjabat ketua Komisi III DPRD Kaltim.
Kepada kaltimkece.id jaringan mediakaltim.com, Makmur HAPK enggan menjawab surat maupun isu pergantian tersebut. Alasannya, surat tersebut belum diberikan secara langsung kepadanya. “Mohon maaf, saya belum menerima secara langsung (surat tersebut). Nama saya juga tidak disebut di situ,” ungkap Makmur.
Di sisi lain, Makmur menyorot surat keputusan tersebut yang tidak menjelaskan alasan pergantiannya. Dia membandingkan surat tersebut dengan surat penunjukan yang diterimanya saat diangkat menjadi ketua DPRD Kaltim. Di dalam surat penunjukan tersebut menyertakan alasan, dasar hukum, dan alamat surat yang sangat jelas terpampang. “Jadi kalau saya memberikan komentar, kesannya saya sudah menerima,” jawabnya singkat.
Sekretaris DPD Golkar Kaltim, M Husni Fahruddin, mengatakan bahwa DPD Golkar Kaltim belum menerima surat resmi secara fisik maupun digital dari DPP Golkar mengenai PAW dimaksud. Ayub, sapaan karibnya, mengaku baru mengetahui hal tersebut dari media sosial. “Kalau sudah ada akan kami sampaikan seluruh dasar hukumnya. Dinamis saja. Kami masih menunggu kepastian suratnya baru mengadakan rapat internal. Tapi, apapun perintah DPP, kami akan laksanakan,” imbuhnya kepada Mediakaltim.com.
Pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, Budiman, tak terkejut dengan kabar PAW yang berembus. Pasalnya, isu serupa juga sempat sampai di telinganya pada Maret lalu. “Meskipun, sempat dibantah elemen pimpinan partai,” ungkapnya.
Dosen ilmu pemerintahan ini melihat beberapa keganjilan dari persoalan tersebut. Pertama adalah isu yang berembus kencang di luar partai. Kedua, jarang sekali seorang tokoh diganti ketika memegang pucuk pimpinan sebuah lembaga, baik eksekutif maupun legislatif. “Tentu sangat dipertanyakan alasannya oleh publik,” bebernya.
Budiman punya dua analisia soal penyebab terjadinya konflik. Pertama, faktor persoalan individu. Faktor ini terjadi ketika suatu tokoh diterpa beberapa isu atau permasalahan. Seperti korupsi, pindah partai, atau menderita sakit ketika memimpin.
Kedua, kemungkinan adanya konflik antara faksi-faksi di internal partai. Budiman menilai fenomena tersebut kerap terjadi ketika beberapa poros berlomba-lomba merebut pucuk pimpinan. Melihat isu yang berkembang, diduga kuat isu tersebut berhembus karena faktor kedua. Yakni konflik golongan di internal Golkar Kaltim.
“Melihat karakter beliau (Makmur HAPK) yang terkenal sangat loyal kepada partai dan menghindari konflik, sulit mengatakan ada persolan individu yang serius,” imbuhnya.
Budiman pun menduga dua golongan di internal Golkar. Pertama adalah faksi golongan muda yang dipimpin Ketua DPD Golkar Kaltim, Rudi Masud dan faksi golongan senior yang direpresentasikan Makmur HAPK. Dua golongan itulah yang diduga kuat berebut puncak pimpinan partai beringin. “Dalam konteks sekarang, bisa diduga inilah faksinya, karena representasi golongan yang terlihat di publik terlihat dalam dua figur tersebut,” tegasnya
Meskipun demikian, Budiman enggan menganalisis lebih jauh penggantian itu dengan kaitannya dalam Pemilihan Gubernur Kaltim 2024. Sebab, kuasa legislatif DPRD Kaltim tidak berdampak langsung terhadap rekomendasi partai atau pemilihan umum. “Apapun yang terjadi, ini rahasia dapurnya mereka. Kita cuma bisa bertanya-tanya,” ucapnya.
Menanggapi dugaan konflik internal tersebut, Wakil Sekertaris DPD Golkar Kaltim, Fachrurazi, menjawab diplomatis. Dia mengatakan dinamika politik adalah hal yang biasa di dalam partai. “Ini ‘kan masalah jabatan publik saja, bukan suatu kekisruhan, jadi tidak masalah. Golkar tetap solid,” bebernya.
Pergantian jabatan publik seperti ketua DPRD juga dinilai bukanlah sebuah hadiah yang didapat oleh seorang kader, melainkan penugasan yang semata-mata yang bersifat instruksional. Sehingga jika ada pihak-pihak yang keberatan mengenai pergantian, ada mekanisme partai yang bisa ditempuh. “Saya kira wajar saja ada yang keberatan, monggo. Tetapi ada jalur sesuai ketentuan partai yang harus ditempuh,” bebernya.
Soal isu konflik internal, Makmur HAPK enggan memberikan komentar. Meskipun demikian, dia membenarkan bahwa isu ini sudah terjadi berulang kali. “Dulu katanya menyangkal, bilangnya tidak ada. Jadi pembohongan publik dong. Silahkan tanya dia, lah, buat pastinya,” ungkapnya tanpa menyebutkan secara spesifik tokoh yang dimaksud.
kaltimkece.id dan mediakaltim.com mencoba menghubung Hasanuddin Masud dan Ketua DPD Golkar Kaltim, Rudi Masud. Akan tetapi, telepon dan pesan yang dikirimkan via WhatsApp tak kunjung berbalas. Sikap serupa dilakukan Sekjen Golkar Loedjewik Paulus saat hendak dikonfirmasi soal kebenaran surat DPP. (kk)