PENAJAM – Rencana Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) dalam menyusun rencana untuk “merayu” pemerintah pusat agar mau memberikan dana insentif lebih terus bergulir. Potensi kesenjangan antara daerah setempat dengan wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) nantinya menjadi alasan utama.
Dalam beberapa kesempatan, Plt Bupati PPU, Hamdam Pongrewa mengungkapkan harapannya untuk mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Bentuknya berupa tambahan dana insentif khusus, karena sebagian wilayah potensial PPU hilang karena akan menjadi daerah penyangga pusat pemerintahan RI.
Pihaknya juga telah menggelar rapat khusus, membahas penyiapan dokumen terkait usulan dana insentif khusus daerah asal IKN. Termasuk menghimpun berbagai kepentingan yang ada di PPU, agar usulan itu tak bisa ditolak.
“Kami berharap keinginan PPU ini dapat tersampaikan secara detail dan sudah bisa terwujud di anggaran Pemkab PPU, dari alokasi dana insentif khusus dimaksud,” katanya, Rabu (15/6/2022).
Hal yang dirumuskan, jelas Hamdam, diantaranya terkait disparitas atau kesenjangan yang terjadi saat ini di PPU, yang dirasa sudah sangat jauh. Mulai dari infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan bahkan penyediaan kebutuhan air bersih, sudah sangat berbeda dari anggaran daerah. Termasuk di dalamnya problem peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) agar bisa mengejar ketertinggalan dari SDM yang akan masuk di IKN.
“Jika tidak ada lagi anggaran dari pemerintah pusat, otomatis dalam rentan satu atau dua tahun ke depan, Kabupaten PPU sudah pasti akan tertinggal jauh dari IKN. Sementara IKN tanpa disokong dari kabupaten sekitar khususnya PPU, tentu pasti akan kesulitan dalam berbagai hal,” jelasnya.
Selain infrastruktur jalan, Hamdam juga berharap pihaknya mendapat bantuan untuk menuntaskan masalah air bersih. Bantuan juga diharapkan dalam hal pemenuhan beasiswa, bagi pelajar hingga mahasiswa. Karena ini termasuk dalam hal pembangunan sumber daya manuaia (SDM) PPU agar dapat bersaing dan bernilai jual.
“Formulasi beasiswa ini juga akan kita coba didiskusikan dengan pemerintah pusat. Kemudian dirumuskan dan diformulasikan Pemkab PPU, sehingga kami dapat menjelaskan kepada pemerintah pusat secara detail dalam bentuk tertulis. Ini loh keinginan PPU dalam menunjang IKN, seperti apa saja,” kata Hamdam.
Sementara Kepala Bagian Pembangunan Setkab PPU, Nicko Herlambang menerangkan, rencana dukungan PPU terhadap pembangunan IKN akan dibagi dalam beberapa zonasi kepentingan. Pertama terkait dengan zonasi dukungan akses logistik.
“PPU berkeinginan untuk melakukan pengembangan beberapa lokasi Kawasan Industri Buluminung (KIB) agar menjadi akses pendukung utama pembangunan IKN,” ujarnya.
Nicko menambahkan, Pemkab PPU mendukung penuh zonasi ketahanan pangan. Bentuknya dengan melakukan dukungan dalam perbaikan jalan-jalan pertanian di PPU. Hal ini demi pengembangan berbagai komoditi sektor pertanian yang ujungnya juga akan menyuplai kebutuhan pangan di IKN.
“Termasuk juga untuk kepentingan properti Pemkab PPU tentunya sangat membutuhkan akses jalan yang baik, akses air bersih dan sebagainya sehingga dapat memudahkan dalam mendukung pembangunan IKN. Hal- hal semacam ini harusnya sudah harus disiapkan oleh Pemkab PPU sejak saat ini,” tutup Nicko. (sbk)