BONTANG – Komisi I DPRD Bontang kembali memfasilitasi pertemuan antara perwakilan Tim Penyelesaian Hak Dosen (TPHD), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Rektorat Universitas Trunajaya (Unijaya), dan Yayasan Pendidikan Miliana, Minggu (7/11/2021) lalu.
Pertemuan yang dilaksanakan di Auditorium Taman 3 Dimensi itu merupakan tindaklanjut dari pertemuan sebelumnya yang dilaksanakan di Kantor DPRD Bontang, Senin (1/11/2021) lalu. Abdul Haris, anggota Komisi I yang mendampingi pertemuan tersebut menyampaikan, hingga kini belum ada solusi dari permasalahan antara yayasan dengan para dosen tersebut.
Kata dia, pembahasan kala itu sudah masuk dalam tahap menyepakati pasal per pasal sebagai bentuk komitmen antara kedua belah pihak.
Salah satu poin dalam pasal tersebut mencantumkan, apabila yayasan tidak melaksanakan kewajibannya hingga 3 Maret 2022, maka 14 hari setelahnya diberikan kuasa kepada perwakilan dosen untuk mengganti struktur pengurus yayasan, dengan menambah dua perwakilan dosen.
“Ternyata dosen yang tidak hadir menarik poin kesepakatan itu. Padahal kami anggap dosen yang hadir sudah mewakili semua dosen lainnya. Ternyata tidak,” katanya saat dikonfirmasi belum lama ini.
Dari permasalahan ini, kata Abdul Haris, yang menjadi korban tentu adalah mahasiswa. Mereka akhirnya tidak mendapatkan hak-haknya. Dirinya pun turut menyayangkan hal itu.
Sebagai kampus tertua di Bontang, seharusnya Unijaya bisa menjadi kebanggaan Kota Taman.
Sebagai langkah berikutnya, pihaknya bakal berkomunikasi dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi XI (Dikti) Kalimantan untuk mencarikan solusinya. “Pada intinya kami di Komisi I siap saja mendampingi. Asal tidak seperti kemarin. Kami mau perwakilan dosen yang dihadirkan benar-benar yang sudah mewakili suara dosen lainnya,” ujarnya. (bms/adv)
