Catatan Rizal Effendi
TINGGAL 17 hari lagi, Kaltim dipimpin Penjabat (Pj) Gubernur. Siapa yang dipilih Presiden, kita tunggu penetapannya. Jika calon dari DPRD Kaltim sudah masuk ke Mendagri, mungkin dalam beberapa hari ini sudah ada calonnya di meja Presiden.
Sesuai dengan jadwal, Gubernur Isran Noor dan pasangannya Hadi Mulyadi mengakhiri masa jabatannya 30 September 2023. Itu berarti sejak 1 Oktober, Kaltim sudah dipimpin Pj Gubernur. Masa jabatannya relatif lama, sekitar 1 tahun hingga dilantiknya gubernur definitif di akhir 2024 atau awal 2025.
Jika penetapan atau pelantikan Pj Gubernur terlambat beberapa hari, maka Mendagri bisa menunjuk pelaksana harian (Plh). Biasanya dipercayakan kepada Sekdaprov. Dr Meiliana pernah menjadi Plh Gubernur Kaltim selama 2 hari, 20 September sampai 22 September 2018, sebelum Mendagri melantik Restuardy Daud sebagai Pj.
Seperti kita ketahui, seyogianya calon Pj Gubernur di tangan Mendagri ada 6 nama. Tiga dari Dewan dan 3 dari saku Mendagri sendiri. Tapi dalam kasus Kaltim, DPRD mengirim 5 nama. Apakah yang diseleksi Mendagri tetap 3 atau 5 kita tidak tahu.
Dari penjelasan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud kepada wartawan, mereka sengaja mengirim 5 karena itu hasil saringan terakhir dari 8 fraksi. “Ya sudah kita kirim saja semuanya. Itu kesepakatan aklamasi dari semua fraksi,” jelasnya.
Lagi pula, kata Hasanuddin, nama yang dikirim belum tentu berjalan mulus. Karena masih harus bersaing dengan 3 nama yang diolah Mendagri. Dan ke-3 nama dari Mendagri sayangnya tidak bisa diketahui, apakah ada yang sama dengan pilihan Dewan atau semua berbeda. Lagi pula proses seleksi dan verifikasi terakhir yang dilakukan Mendagri, Dewan sudah tidak dilibatkan lagi.
Ke-5 nama dari Dewan itu adalah Drs H Alimuddin, M.Si (Deputi Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara), Prof Dr Phil H Kamaruddin Amin (Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag), Dr Akmal Malik, M.Si (Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri), Dr Sri Wahyuni, M.PP (Sekwilprov Kaltim) dan Prof Dr Abdunnur, M.Si (Rektor Unmul).
Menurut Hasanuddin, pihak Dewan mengirim lengkap dengan nilai pembobotan dan matriksnya. Tapi dia tidak menyebut nama mana yang paling tinggi bobotnya. “Maunya kita Presiden memilih dari nama yang kita usulkan,” tambahnya.
Tapi Dewan juga memahami kalau dilihat dari 10 Pj Gubernur yang baru dilantik Presiden, rata-rata semuanya dari calon Pusat. Karena itu perlu upaya ekstra agar calon yang diusulkan dari daerah, yang dipilih oleh Presiden.
KENAPA ADA AKMAL?
Ada yang mempertanyakan kenapa Dewan masih memasukkan nama yang tidak masuk kategori putra daerah? Meski putra daerah bukan syarat, tapi warga Kaltim berharap Pj Gubernur adalah orang daerah sendiri. Kapan lagi orang daerah diberi kesempatan. Karena orang daerah lebih tahu apa yang dimaui daerahnya. Hal itu juga pernah ditegaskan Wakil Ketua Dewan Seno Aji. “Itu yang harus kita terobos,” tandasnya.
Kalau mengutip teori Samuel P Huntington, guru besar Ilmu Politik Universitas Harvard, AS, hanya Sri Wahyuni dan Abdunnur yang masuk kategori putra daerah sosiologis. Lahir, tumbuh, besar dan berkarya di daerah sendiri. Sedang Kamaruddin meski lahir di Bontang, tapi banyak berkarya di luar. Baru diketahui namanya pada pemilihan Pj Gubernur. Sehingga ada yang memasukkan nama dia dalam kategori putra daerah politik.
Sebenarnya masih ada satu putra daerah yang masuk kategori putra daerah sosiologis. Yaitu Dr Ir Muhammad Nurdin, MT, Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Wilayah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Sayang putra kelahiran Samarinda, 10 Mei 1964 ini tersingkir dalam seleksi di DPRD.
Sedang Alimuddin meski bertahun-tahun menjalani karier di Kaltim terutama di Penajam Paser Utara (PPU), tapi sesungguhnya dia kelahiran Soppeng, Sulawesi Selatan. Apalagi Akmal Malik. Tokoh kelahiran Pulau Punjung, Sumatera Barat ini sama sekali tidak pernah bertugas di daerah ini.
Tapi dengan masuknya nama Alimuddin dan Akmal, keduanya punya peluang kuat menjadi pilihan utama Presiden. Karena dia orang dalam IKN, Alimuddin sangat mungkin dipilih Jokowi agar komunikasi dan sinerji program dan tugas antara Pemprov Kaltim dengan Otorita IKN berjalan lancar. Ada yang bilang Alimuddin juga didukung Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Sejauh mana kebenarannya, saya belum mendapat konfirmasi.
Sebelum menjadi Deputi di IKN, Alimuddin adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU. Yang menarik sebelumnya dia merintis karier di militer, kemudian beralih ke PNS. Dia pernah menjadi Komandan Koramil (Danramil) 014/Slawi Tegal, Jawa Tengah.
Sedang Akmal dianggap sangat berpengalaman urusan daerah. Maklum dia Dirjen Otda, yang tugasnya menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan otonomi daerah sesuai ketentuan perundang-undangan. Jadi dia menjadi pejabat di Kemendagri yang paling banyak berhubungan dengan kepala daerah.
Masuknya nama Akmal lewat pintu DPRD Kaltim dipastikan ada yang membawa. Bisa jadi titipan langsung dari Pusat, atau ada juga orang daerah yang berkepentingan dan punya hubungan baik dengan dia. Makanya namanya langsung muncul dan mulus berproses di Dewan.
Akmal juga sudah pernah menjadi Pj Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar). Sehingga sangat mungkin didukung Mendagri. Tapi ada juga yang berpendapat, karena Akmal sudah pernah menjadi Pj Gubernur Sulbar sebaiknya Pj Gubernur Kaltim diberikan kesempatan kepada nama lain, tidak melulu Akmal. “Masa dia terus,” kata seorang warga
Dari suara beberapa warga di Samarinda mereka berharap yang dipilih Presiden Jokowi adalah Sri Wahyuni atau Abdunnur. Keduanya sangat Kaltim banget. Besar, sekolah dan bekerja di Kaltim. Jadi layak menjadi pilihan utama.
Sri Wahyuni lahir di Samarinda, 29 Desember 1970. Perjalanan kariernya juga unik. Sebelum terpilih sebagai Sekdaprov, dia pernah menjadi Perwira Pertama Militer Kodim 0803/Madiun.
Pendidikannya selain di IPDN, juga mengikuti Sekolah Perwira Militer. Dia pernah menjadi Lurah di Long Ikis, Kabupaten Paser, Kabag Humas di Pemkab Kukar sampai kepala Dinas Pariwisata di Kaltim. Sekarang Sri juga dipercaya menjadi ketua Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (IKAL) Kaltim masa bakti 2023-2028.
Sedang Abdunnur lahir di Bulungan (saat itu masih masuk wilayah Kaltim), 8 Maret 1967. Dia alumnus Smansa dan menjadi orang daerah pertama yang menjadi rektor Unmul. Ayahnya KH Sabranity, semasa hidup adalah ulama kharismatik di Samarinda.
Pengamat politik Finnah Furqoniahi dari Fisipol Unmul berpendapat, Abdunnur sangat layak diberi kepercayaan merangkap jadi Pj Gubernur Kaltim. “Selain dirinya lahir dari rahim daerah, tapi juga diyakini mampu mengangkat kearifan lokal demi kepentingan Kaltim dan Nasional,” katanya seperti dimuat Sapos.co.id.
Ketua Umum Persekutuan Dayak Kaltim (PDKT) Syaharie Jaang juga punya pendapat yang sama. “Kami mengusulkan dan mendukung Rektor Unmul Prof Abdunnur menjadi Pj Gubernur,” kata mantan Wali Kota Samarinda ini kepada Kaltim Post.
Isran Noor berharap penggantinya meneruskan dan melanjutkan program yang sudah dirintis dan diperjuangkannya. Serta mampu memberi kontribusi besar untuk kemajuan Kaltim. “Dan yang terpenting tidak berpolitik,” tandasnya. (*)
