IKN – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik, melaporkan tingginya partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024 serta kesiapan Kaltim dalam menghadapi Pilkada Serentak di hadapan rombongan Komisi II DPR RI yang melakukan kunjungan kerja spesifik di Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat (8/11/2024).
Akmal mengaku bangga atas tingginya partisipasi pemilih di Kaltim pada pemilihan presiden dan legislatif yang digelar 14 Februari lalu.
“Secara umum, partisipasi pemilih di Kaltim saat Pilpres dan Pileg berada di atas rata-rata nasional,” ujar Akmal saat menerima rombongan Komisi II DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Komisi, HM Rifqinizamy, di Swissotel Nusantara.
Dalam pemilihan presiden, partisipasi pemilih di Kaltim mencapai 79,80 persen, sementara pada pemilihan DPR RI sebesar 79,18 persen, dan DPRD sebesar 79 persen. Akmal mengapresiasi peran semua pihak, mulai dari KPU, Bawaslu, aparat keamanan, hingga masyarakat yang berperan dalam suksesnya penyelenggaraan pemilu.
“Kami bersyukur partisipasi pemilih di Kaltim melampaui rata-rata nasional, ini adalah hasil kerja keras bersama,” tambah Akmal.
Akmal juga menggarisbawahi dukungan Pemerintah Provinsi Kaltim dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak. Pemprov telah menyalurkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) senilai Rp1,1 triliun kepada KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan. Dana ini digunakan untuk pengamanan, pengawasan, dan logistik pilkada.
“Kaltim menjadi provinsi pertama yang menyelesaikan NPHD pada 23 September 2023, ini wujud komitmen kami untuk sukses pilkada,” ungkap Akmal.
Selain dukungan finansial, Pemprov Kaltim memberikan jaminan sosial BPJS kesehatan bagi tenaga lapangan di setiap TPS, langkah yang dinilai inovatif di Indonesia. “Di Kaltim, semua petugas TPS mendapat jaminan sosial BPJS kesehatan. Ini hanya ada di sini,” tambah Akmal.
HM Rifqinizamy mengapresiasi komitmen Kaltim dalam mendukung pemilu dan pilkada serta sinergi yang terjalin baik antara pemerintah daerah dengan KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri. Meski demikian, ia mengingatkan agar dana NPHD digunakan dengan bijaksana dan sesuai aturan.
“Laporan ke kami menyebutkan bahwa NPHD Kaltim berjalan baik dan mendapat dukungan penuh TNI-Polri. Kami berterima kasih kepada Pj Gubernur atas kelancaran ini,” kata Rifqinizamy.
Ketua KPU Kaltim, Fahmi Idris, melaporkan bahwa pilkada tahun ini akan diikuti oleh 2.821.202 pemilih yang tersebar di 6.274 TPS, termasuk 30 TPS Lokasi Khusus. Kampanye dijadwalkan berlangsung dari 25 September hingga 23 November 2024, dengan debat terakhir pada 22 November. Fahmi berharap kampanye dapat berlangsung dengan aman dan tensi politik menurun menjelang hari pemungutan suara.
Ketua Bawaslu Kaltim, Hari Dermanto, mengungkapkan bahwa selama masa kampanye, terjadi 18 kasus pelanggaran netralitas yang melibatkan ASN. Ia mengingatkan pentingnya menjaga netralitas ASN agar proses demokrasi berjalan jujur dan adil.
Meskipun secara umum Kaltim dalam kondisi kondusif, Ketua Komisi II DPR RI mengingatkan pentingnya kewaspadaan, terutama karena Kaltim termasuk daerah dengan kerawanan pilkada tinggi di Indonesia dan hanya memiliki dua pasangan calon gubernur.
Pertemuan ini dihadiri pula oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Komisioner KPU RI Iffa Rosita, para penjabat bupati dan wali kota di Kaltim, serta perwakilan Polda Kaltim dan Kodam VI Mulawarman. (diskominfokaltim/adv)
Dok: Adpimprov
Editor: Agus S
