SAMARINDA – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, mengimbau pemerintah daerah, khususnya Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk duduk bersama dalam mencari solusi terhadap permasalahan banjir yang terus melanda wilayah tersebut.
Akmal menegaskan bahwa penanganan banjir harus dilakukan secara kolaboratif, tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak saja.
“Air tidak bisa dikapling-kapling, dia akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Dalam hal ini, Samarinda yang menjadi daerah terdampak,” ujarnya di Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Jumat (31/1).
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kota, kabupaten, serta Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam menangani dampak banjir.
“Kita tidak bisa hanya menangani banjir di hilir, tetapi juga harus memperhatikan kondisi di hulu. Misalnya, pembukaan lahan di daerah Pampang yang cukup besar berkontribusi pada peningkatan debit air yang mengalir ke Samarinda,” tambahnya.
Menurut Akmal, solusi yang bisa diterapkan antara lain dengan membangun bendungan, waduk, atau tempat penampungan air sementara sebelum air masuk ke wilayah perkotaan.
Namun, hal ini memerlukan komitmen dan kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan.
“Bantuan anggaran bukan masalah, APBD cukup besar. Yang terpenting adalah ada kemauan bersama untuk membuat program strategis dalam pengendalian banjir. Pemerintah pusat juga sudah mengarahkan agar anggaran digunakan untuk hal-hal yang lebih prioritas, seperti infrastruktur penanganan banjir,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah tidak bekerja secara parsial, melainkan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), agar solusi yang diambil dapat lebih efektif dan berkelanjutan.
“Saya mengimbau agar kepala daerah, baik dari Kota Samarinda maupun Kutai Kartanegara, bisa duduk bersama. Karena ini bukan hanya masalah administratif, tetapi persoalan bersama yang harus ditangani secara menyeluruh,” pungkasnya.
Penulis: Hanafi
Editor: Nicha R
