BALIKPAPAN — Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik, menegaskan pentingnya Data Desa Presisi (DDP) sebagai dasar dalam menyusun perencanaan pembangunan desa yang akurat dan tepat sasaran. Hal ini disampaikan Akmal saat menghadiri Monitoring Evaluasi dan Pra Laporan Data Desa Presisi Kabupaten Kutai Kartanegara yang digelar di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (14/11/2024).
Pj. Akmal Malik menjelaskan bahwa program DDP yang dilaksanakan di Kukar bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor bertujuan agar para kepala desa dan lurah memiliki data presisi sebagai acuan perencanaan pembangunan desa.
“Kepala desa nanti punya marwah untuk men-challenge kebijakan ataupun program yang tidak sesuai dengan kondisi di desanya,” ungkap Akmal.
Dengan adanya data yang presisi, kepala desa diharapkan tidak hanya menerima kebijakan atau program yang diberikan, tetapi dapat memastikan bahwa program pembangunan sesuai dengan kondisi di wilayah masing-masing.
“Inilah esensi otonomi daerah, bapak ibu menguasai secara detail apa yang ada di wilayah masing-masing,” tambahnya.
Akmal juga mengingat pidato Presiden Prabowo yang menyoroti kebocoran anggaran akibat ketidaktepatan sasaran, yang bisa terjadi jika data tidak akurat.
“Anggaran yang besar bisa tidak tepat sasaran jika tidak didukung data yang jelas,” katanya.
Ia mencontohkan bagaimana Data Desa Presisi di Penajam Paser Utara (PPU) membantu dalam pembayaran klaim untuk tenaga rentan. Awalnya, klaim pembayaran untuk tenaga rentan mencapai 5.400 orang dengan nilai Rp100 ribu per orang. Namun, setelah dilakukan pemetaan drone melalui participatory mapping (by name, by address), hanya sekitar 1.000 tenaga rentan yang terdata.
“Jadi hanya 30 persen, hampir 70 persen bocor tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Akmal menekankan bahwa kesalahan dalam sistem pendataan selama ini terjadi karena tidak melibatkan desa maupun kelurahan, sehingga data yang ada sering tidak valid.
“Ini karena kita tidak punya sistem untuk melihat tenaga rentan secara cepat,” jelasnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kaltim, Puguh Harjanto, menambahkan bahwa pemetaan DDP di Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan di 104 desa. Data ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi kepala desa dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa atau kelurahan.
“Data ini nanti menjadi rujukan dalam menyusun strategi pembangunan,” katanya.
Selain itu, data presisi ini memudahkan pengambilan keputusan terkait desa dan kelurahan serta memberikan gambaran sosial ekonomi di wilayah tersebut.
“Data presisi ini juga menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya,” tambah Puguh.
Selain di Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemprov Kaltim sebelumnya juga telah melakukan penyusunan data presisi desa di Kabupaten Penajam Paser Utara yang mencakup 40 desa dan kelurahan.
Hadir dalam acara tersebut Dekan Fakultas Ekologi Manusia dari Institut Pertanian Bogor, Sofyan Sjaf; Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kukar, Akhmad Taufik Hidayat; serta sejumlah camat, kepala desa, dan lurah se-Kabupaten Kutai Kartanegara. (diskominfokaltim/adv)
Dok: Adpimprov
Editor: Agus S
