BALIKPAPAN – Pj. Gubernur Kaltim, Akmal Malik mendorong BPSDM Kaltim menjadi lokomotif pemetaan ASN. Harapan tersebut disampaikan di hadapan peserta Rakor BPSDM se-Kalimantan Timur, di Hotel Platinum, Balikpapan, Senin (29/4).
Lebih lanjut, Akmal Malik menegaskan, bahwa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, penanggung jawab terakhir adalah Presiden. Pelaksana adalah para menteri, dan juga ASN.
Karena itu, ia menyambut baik kegiatan Rakor BPSDM dengan tema “Akselerasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Mewujudkan Smart ASN Menuju Indonesia Emas Tahun 2045”.
Ditegaskannya, bahwa dalam merit system ada dua sisi penting yang harus diperhatikan, yaitu reward dan punishment.
“Untuk reward sudah banyak dilakukan. Tetapi untuk punishment banyak yang belum melakukan,” tegas Akmal.
Rakor yang berlangsung selama satu hari diikuti jajaran SKPD lingkup Pemprov Kaltim, Sekretaris Daerah seluruh Kabupaten/Kota se Kaltim, para Kepala BPKPSDM Kabupaten/Kota se Kaltim dan jajaran BPSDM Provinsi Kaltim, yaitu para pejabat struktural dan pejabat fungsional Widyaiswara dan Analis Pengembangan Kompetensi.
Tampak hadir, Kepala Pusat Kajian Pelatihan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Muhammad Aswad, Penjamin Mutu Pelatihan, Prof. Sarosa Hamong Pranoto, Guru Besar Emeritus Fisipol Universitas Mulawarman dan Abdus Samad, mantan Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim.
Sementara itu, Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, dalam laporannya kepada Gubernur mengatakan bahwa tujuan Rakor adalah untuk meningkatkan penguatan peran BPSDM dalam sistem pembelajaran terintegrasi guna percepatan pengembangan kompetensi dan sertifikasi SDM Aparatur Sipil Negara.
“Selain itu, tujuan pelaksanaan Rakor agar tercipta sinergi dan sinkronisasi antara BPSDM Provinsi Kaltim dengan BKPSDM Kabupaten/Kota serta perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltim dan Instansi Vertikal dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi dan sertifikasi,” tegas Nina Dewi.
Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kalimantan Timur, Jauhar Efendi, melaporkan, ada 3 pembicara utama yang dihadirkan dari Pemerintah Pusat, yaitu Kepala Lembaga Administrasi Negara RI, Muhammad Taufik, BPSDM Kementerian Dalam Negeri, dan dari Direktorat Keuangan Kementerian Dalam Negeri.
“Peserta Rakor sangat antusias mengikuti Rakor sampai tuntas, terbukti dari banyaknya peserta yang mengajukan pertanyaan kepada para narasumber, yang dipandu oleh Yoyok Setyo Langgeng, Widyaiswara BPSDM Kalimantan Timur,” tutur Jauhar. (mje/rls)
