PPU – Tinggal beberapa hari lagi periode kepemimpinan Hamdam Pongrewa sebagai Bupati Penajam Paser Utara (PPU) habis. Ketua DPD Partai Gelora PPU, Mujahid menilai yang terpenting ialah kemampuannya.
Terhitung 18 September 2023, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal menunjuk penjabat (Pj) untuk mengisi kekosongan kepala daerah Benuo Taka. Hingga kini, Pemprov Kaltim masih menunggu kepastian mengenai nama yang bakal ditunjuk.
“Pertama yang harus Kita mengerti itu adalah hak prerogratif dari pemerintah pusat. Untuk menentukan representasi pemerintah pusat di daerah,” ujarnya, Kamis (14/9/2023).
Seperti diketahui sesuai aturan, pemerintah daerah melalui DPRD PPU dan Pemprov Kaltim berhak untuk mengusulkan sosok yang cocok. Masing-masing mengajukankan 3 nama secara berjenjang.
Dari 3 nama yang diusulkan DPRD PPU, yaitu Agus Hari Kesuma, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim, Suhardi yang menjabat sebagai Sekretaris DPRD PPU, dan Adriani Amsyar yang merupakan Staf Ahli Bidang Pemerintah, Hukum, dan Politik di Setkab PPU.
Sementara nama-nama yang diajukan ke Kemendagri melalui surat yang ditandatangani oleh Gubernur Kaltim Isran Noor ialah Agus Hari Kesuma, Kepala Dispora Kaltim, serta Deni Sutrisno, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, dan Christianus Benny, Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah, dan Kesra.
Adapun belakangan, banyak kalangan yang memandang tokoh lokal Kaltim merupakan pilihan yang tepat untuk mengisi posisi Pj tersebut. Walau begitu, Mujahid menegaskan siapapun yang dipilih nantinya wajib memiliki hal positif.
“Saya pikir Kita nggak perlu terjebak soal lokal ataupun tidak lokal. Yang pertama karena keputusan itu bukan keputusan politis. Kita tetap harus menghargai undang-undang. Mungkin saja bukan tokoh lokal yang dipilih. Lagi pula, PPU saat ini memiliki kepentingan Nasional,” jelasnya.
Ketika nanti ternyata dari Kemendagri memutuskan orang pusat ataupun lokal mengisi posisi itu, sambungnya, yang terpenting saat ini ialah adanya kebijakan-kebijakan di PPU selama satu tahun ke depan yang akan bersinergi dengan perkembangan IKN.
“Kami harapkan itu. Sebab, di PPU juga punya kepentingan, karena statusnya sebagai penyangga utama IKN. Kalaupun yang dipilih adalah orang lokal juga diharap kepemimpinannya memiliki kebijaksanaan yang lebih, karena memahami kewilayahan yang lebih kontekstual,” ungkap Mujahid.
Terlepas dari itu, DPD Partai Gelora PPU mengingatkan bahwa sekarang masyarakat PPU ingin ikut serta mensukseskan IKN. Artinya peran pemerintah pusat sangat diharapkan punya dampak yang positif lebih luas terkait hal itu.
“Poinnya, lokal ataupun nggak lokal, yang penting PPU maju seiring dengan hadirnya IKN. Jadi nggak perlu terjebak dengan isu lokal dan nasional. Karena sekarang PPU ini juga menasional,” tutup Mujahid. (SBK)
