BONTANG – Sejumlah anggota DPRD Bontang menyoroti pertumbuhan ekonomi Bontang yang terus menurun. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), disebutkan selama tahun 2020, tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Taman turun -2,76, atau ada di posisi kelima dibandingkan kabupaten/kota lain yang ada di Kaltim. Di sektor migas, mengalami penurunan sebesar 0,60 persen. Hal yang sama juga terjadi di sektor non migas dimana penurunannya hingga 4,26 persen.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam mengatakan, dengan kondisi saat ini yang masih dalam situasi pandemi, Pemkot Bontang harus bekerja ekstra untuk mencari sumber pendapatan yang bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain itu, dirinya juga mendesak pemerintah pusat untuk tidak memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) ke daerah, yang mana salah satunya Bontang. “Contoh saja dana penanggulangan Covid-19 yang awalnya berada di pusat, kini ditanggung oleh daerah,” ucapnya saat dikonfirmasi.
Politisi Golkar itu mendorong, agar Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang terpilih, saat bekerja nantinya membuat program yang bisa turut meningkatkan sektor UMKM. Sehingga taraf hidup masyarakat ikut meningkat.Selain itu, sektor pengembangan wisata juga harus digiatkan. Sehingga dapat membantu pertumbuhan ekonomi. “Bontang harus siap paska-migas. Adanya corona bukan menjadi alasan. Harus tetap digiatkan,” ucapnya.
Hal senada disampaikan anggota Komisi II, Bakhtiar Wakkang. Menurutnya, penguatan sektor UMKM mikro perlu dihidupkan. Seperti melakukan gerakan belanja di pasar, ataupun di warung-warung sekitar rumah. Selain itu, pemerintah juga diminta memberikan pendampingan kepada pelaku usaha terkait tata cara penjualan online dan jaringan pemasarannya. “Kalau meningkatkan perekonomian makro untuk bisa prima, membutuhkan waktu lama. Sehingga harus digeliatkan ekonomi mikro,” tandas politisi Nasdem itu. (bms/adv)
