SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur didesak untuk memprioritaskan perbaikan jalan penghubung Pemkab Kutai Barat dan Mahakam Ulu (Mahulu). Desakan muncul dari Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, karena berulangkali mendapat keluhan dari masyarakat soal rusaknya jalan provinsi itu.
“Khususnya jalan yang jadi tanggung jawab provinsi (Kubar-Mahulu), akan terus kami dorong agar segera diperbaiki,” kata Makmur, beberapa waktu lalu kepada wartawan. Desakan ini, lanjut dia, layak diajukan untuk mewujudkan komitmen Kaltim Berdaulat yang kerap didengungkan Pemprov Kaltim.
Salah satu cara mewujudkan komitmen ini, tambah Makmur, diantaranya melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur yang diharapkan mampu mendorong kesejahteraan masyarakat.
“Kalau pembangunan infrastruktur berjalan baik akan terwujud pemerataan pembangunan dan kesejahteraan daerah. Jadi pembangunan infrastruktur perlu perhatian serius,” ucap politisi senior Partai Golkar Kaltim ini.
Diakuinya, infrastruktur adalah masalah klasik dalam pembangunan suatu daerah. Namun seringkali untuk mewujudkannya perlu terobosan dan langkah besar yang dilakukan pemerintah
Meskipun infrastruktur menjadi masalah klasik, namun mantan Bupati Berau tersebut menginginkan adanya terobosan dan langkah besar yang diambil pemerintah pusat atau Pemprov Kaltim.
Tanpa ada sinergitas yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemprov Kaltim, pemkab atau kota serta semua pemangku kepentingan terkait, Makmur meyakini semua komitmen yang dicanangkan pemerintah daerah takkan bisa terwujud.
Oleh karenanya, dalam upaya meningkatkan percepatan dan pemerataan pembangunan, perlu jalinan komunikasi yang baik dari seluruh stake holder atau pemangku kepentingan.
Dengan kata lain, persoalan infrastruktur yang kini tengah terjadi di Kubar, Mahulu, atau kota/kabupaten lain, menurut Makmur, bukanlah tanggung jawab satu pihak saja. Tapi perlu kerja sama, komunikasi yang baik serta tentunya sinergi seluruh komponen yang ada di dalamnya. (adv)
