SAMARINDA – Untuk persiapan Action Tim Transisi Ibu Kota Negara (IKN) Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Wakil Rektor 4 Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Humas Universitas Mulawarman, Prof Bohari melakukan diskusi atau pertemuan awal bersama Dr Thomas Umbu Pati, Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Kementerian Dalam Negeri, selaku Wakil Ketua Bidang Koordinasi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tim Transisi IKN.
Menurut Thomas Umbu Pati, pemerintah memerlukan bantuan dari tim akademisi dalam hal penelitian serta memberikan masukan dan saran terkait Koordinasi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. “Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam pemberdayaan masyarakat, apalagi IKN ini bukan hanya pembangunan fisiknya, tetapi harus lebih memperhatikan membangun masyarakatnya,” tutur Thomas.
“Dalam hal penelitian kami memfokuskan kampus di wilayah IKN untuk melakukan penelitian terkait pemberdayaan masyarakat, karena dosen di Unmul (Universitas Mulawarman) lebih memahami dan kualitas dosen tidak kalah dengan kampus-kampus yang ada di pulau Jawa,” ujarnya.
Sementara Prof Bohari mengatakan yang sangat perlu dibangun selain fisik bangunan IKN yakni masyarakatnya. “Problem besar nanti terkait pangan, sehingga perlu diperhatikan, lebih ditingkatkan produksi dari daerah asal. Dengan kata lain harus lakukan permberdayaan masyarakat di Kaltim. Sehingga yang sangat perlu dibangun selain fisik bangunan yakni masyarakatnya juga. Meminimalisasi kemiskinan, kuncinya pemberdayaan masyarakat dengan tujuan menumbuhkan ekonomi rakyat,” ucap Guru Besar dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unmul ini.
“Dosen kami lebih dari 1.000 orang dengan keahlian yang sangat beragam dan berkualitas, sehingga untuk mendukung IKN, Unmul siap memberikan kontribusi nyata dalam hal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya di daerah mitra IKN terkait koordinasi sosial dan pemberdayaan masyarakat,” lanjutnya.
Koordinator Pusat Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2K-PM) Dr. Muhammad Arifin, M.Hum juga menegaskan khusus soal daerah mitra IKN, misalnya Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (KuKar) perlu diperhatikan terkait masalah pangan dan kesehatan. “Ada 3 desa yang masuk dalam kategori desa stunting sehingga itu perlu dijadikan perhatian lebih dalam proses pembangunan IKN nantinya,” tegasnya.
Selain itu Muhammad Arifin mengatakan, di Kaltim ini juga ada beberapa desa yang masuk kategori daerah/desa tertinggal sehingga perlu juga memperhatikan konektivitas antar wilayah. (hms/rmy)
