BONTANG – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Bontang bersama DKP3A Provinsi Kaltim memberikan advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan kepada penyedia layanan pemberdayaan perempuan berwenang provinsi. Hal ini bertujuan memberikan kemandirian kepada perempuan sebagai faktor pendukung pembangunan manusia.
Kepala Bidang Kesetaraan Gender, DKP3A Provinsi Kaltim, Dwi Hartini, mengatakan pelaksanaan pendampingan ini sesuai dengan arahan presiden mengenai lima arahan kepada kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dwi menambahkan bahwa pembangunan Sumber Daya Manusia merupakan faktor peningkatan suatu daerah atau pemerintahan.
“IPM Kaltim berada pada urutan ketiga dari seluruh provinsi di Indonesia, hal ini membanggakan. Namun, untuk IPG Kaltim, berada pada urutan 32 dari 34 provinsi,” kata Dwi Hartini, Kamis (10/9/2023).
Ia mengungkapkan adanya kesenjangan pembangunan gender di Kalimantan Timur. Kota Bontang sendiri berada pada urutan yang rendah di Kaltim.
“Ini merupakan PR kita bersama dalam penanganannya. Bontang memiliki tingkat pendidikan antara perempuan dan laki-laki dengan rata-rata terpaut antara 11 tahun pendidikan dan harapan lama sekolah,” jelasnya.
“Kami melakukan pendampingan pada lembaga penyedia pemberdayaan perempuan berwenang provinsi,” tambahnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bontang, Aji Erlynawati, menyatakan bahwa kemajuan daerah dapat dilihat dari kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan di setiap sektor pembangunan. Aji menekankan bahwa masih sering terjadi diskriminasi terhadap perempuan, sehingga keterwakilan perempuan di Kota Bontang melalui legislatif sangat rendah.
“Perempuan merupakan aset dalam kemajuan dan kekuatan dalam berbangsa dan bernegara,” jelas Aji Erlynawati.
Aji menambahkan bahwa tingkat IPG Kota Bontang di Kaltim berada pada urutan kesepuluh dari sepuluh Kabupaten/Kota di Kaltim.
“Ini juga menjadi tugas bersama dalam meningkatkan IPG Kota Bontang. Dari pendampingan ini, kita harus mengejar ketertinggalan dan meningkatkan kompetensi kita agar IPG kita meningkat,” ungkapnya.
Aji melanjutkan, dengan adanya Ibu Kota Negara (IKN), peran perempuan sangat dibutuhkan dalam pengembangan daerah. “Hari ini, banyak referensi yang didapat mengenai materi perempuan sebagai salah satu penggerak ekonomi,” kata Aji. (yah/adv)
