SAMARINDA – Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal Maret 2020, telah mengakibatkan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berkepanjangan di berbagi sektor, termasuk pertambangan batu baru yang merupakan salah satu industri unggulan Kaltim.
Untuk memastikan seberapa banyak jumlah pengangguran yang muncul, serta berbagai dampak ikutannya, anggota DPRD Kaltim Nidya Listiyono mengatakan, tengah melakukan kajian mendalam melibatkan pemerintah daerah dan instansi terkait lain.
Kajian perlu dilakukan, menurut dia, karena selain masalah hantaman pandemi, batu bara juga tak selamanya bisa ditambang alias akan habis pada waktunya. Oleh karenanya, perlu langkah strategis agar roda ekonomi Kaltim tak terus terganggu ke depannya.
“Usulan pertama saya, tenaga kerja asing dibatasi dulu. Kemudian aktifkan kembali BLK (Balai Latihan Kerja), yang sekarang ini masih sepi-sepi aja,” kata anggota Komisi II DPRD Kaltim ini kepada wartawan, Rabu (19/5/2021).
Usulan ketiga, lanjut dia, pemerintah daerah kembali mengalakkan pertukaran tenaga kerja ke negara lain semisal Jepang. Dengan begitu selain skill pekerja bertambah, pola pikir atau mind set mereka juga terus berkembang dengan tuntutan zaman saat ini.
Selain batu bara, sektor lain yang jadi perhatian kajiannya adalah soal lesunya industri kelapa sawit. “Dibiarkan rugi, dipanen tambah rugi. Hasil panen busuk juga harus bayar tenaga kerja dan sawitnya belum tentu bisa dijual,” katanya. (adv)
