TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ada di Kukar. Di hadapan seluruh camat, Bupati Kukar Edi Damansyah meminta semua bekerja keras memastikan bantuan tepat sasaran.
Ditemui selepas acara, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kukar Hamly mengatakan, perlu adanya kolaborasi dari semua pihak. Diantaranya camat, lurah dan kades untuk bisa bekerja sama membantu proses verifikasi dan validasi DTKS.
“Sudah ada datanya, tinggal mengkroscek lagi ke lapangan, apakah data yang existing ini benar-benar ada di lapangan,” ujar Hamly pada mediakaltim.com, Kamis (25/8/2022).
Hamly mengungkapkan, awalnya disepakati menggunakan aplikasi terkait pendataan, terutama untuk memudahkan tim memeriksa di lapangan. Namun ditemukan berbagai kendala, salah satunya beberapa desa yang masih tak terjangkau jaringan ponsel atau blankspot, hingga diputuskan untuk dilakukan secara manual. Sehingga perlu waktu tambahan agar pendataan rampung 100%.
“Kalau tidak layak dicatat, supaya dikeluarkan dari data dan disampaikan ke Kementerian Sosial,” lanjutnya.
Saat sudah didapat data riil, selanjutnya akan disandingkan dengan data dari Kemensos. Sebab, hampir 30 persen data dari Kemensos tidak valid, tidak sesuai dengan data yang ditemukan Pemkab Kukar.
Hamly menambahkan, berdasar data yang disandingkan dari tahun 2020 hingga 2021, diketahui data jumlah warga miskin di Kukar mencapai 109 ribu orang. Data ini menjadi dasar camat, lurah hingga kades untuk melakukan verifikasi dan validasi di lapangan. “Itu yang menjadi basis data untuk diverifikasi kawan-kawan di lapangan,” tutup Hamly. (afi)
