TANJUNG REDEB – Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau menggelar Apel Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2024 di Kantor Kepala Kampung Labanan Jaya, Kecamatan Teluk Bayur, Kamis (25/7/2024).
Dalam Apel tersebut dihadiri Bupati Berau, Sri Juniarsih didampingi Kadis DLHK Berau, Mustakim, jajaran Forkopimda Berau dan Kepala OPD Terkait.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya dalam sambutannya dibacakan oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih menyampaikan Hari Lingkungan Hidup tahun 2024 difokuskan pada kegiatan pemulihan lahan, pengendalian desertifikasi, dan ketahanan terhadap kekeringan.
Lanjut Sri, Presidensi G20 telah menghasilkan adopsi Global Land Restoration Initiative yang sangat penting mengingat bahwa dunia menghadapi triple planetary crisis yang semakin intens yakni krisis perubahan iklim, krisis kerusakan alam dan kehilangan biodiversitas, serta krisis polusi dan limbah.
“Pemulihan lingkungan merupakan kunci dalam membalikkan arus degradasi lahan, dan dapat sekaligus meningkatkan mata pencaharian,mengurangi kemiskinan, dan membangun ketahanan terhadap cuaca ekstrem. Pemulihan juga meningkatkan penyimpanan karbon dan memperlambat proses ataupun dampak perubahan iklim,” ungkapnya.
Kemudian, dirinya mengatakan pemulihan dari degradasi lahan sangat penting. Lahan menjadi ruang hidup manusia, menyediakan makanan, pakaian, dan tempat perlindungan. Lahan mendukung perekonomian, kehidupan, dan mata pencaharian.
“Untuk ini perlu ditingkatkan ambisi dan investasi dalam upaya pemulihan lingkungan,memberikan momen terobosan besar bagi perbaikan lahan, sebagai upaya untuk mengatasi kekeringan,” ucapnya.
Dalam upaya penyelesaian krisis iklim, inovasi dan prinsip keadilan memegang peran penting. Melalui investasi dalam pemulihan lahan dan ketahanan terhadap kekeringan, kita tidak hanya mengatasi masalah degradasi lingkungan,tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam mitigasi perubahan iklim.
“Restorasi lahan, selain menghasilkan manfaat ekosistem yang signifikan,juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan keberlanjutan sosial, kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Di sisi yang lain, inovasi teknologi dan kebijakan yang inklusif secara bersama-sama akan dapat menciptakan solusi yang berkelanjutan atas krisis iklim, dengan memastikan kesejahteraan semua pihak yang terlibat.
Kemudian, Indonesia telah menerbitkan Perpres 98/2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang mengatur pelaksanaan aksi mitigasi dan aksi adaptasi perubahan Iklim yang dilakukan melalui penyelenggaraan NEK untuk mencapai target NDC dan pengendalian emisi untuk pembangunan nasional.
Penyelenggaraan NEK dilakukan pada sektor dan sub sektor dengan pelaksana oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, melalui 4 (empat) mekanisme yakni Perdagangan Karbon dengan offset dan perdagangan emisi. Pembayaran Berbasis Kinerja, Pungutan atas Karbon; dan Mekanisme lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dengan demikian, adanya NEK dapat menjadi insentif untuk mendukung upaya yang selama ini dilakukan seperti pengendalian kebakaran hutan, pencegahan deforestasi dan degradasi hutan, atau transisi teknologi untuk mewujudkan energi baru dan terus mengupayakan terbangunnya kesempatan kerja dan generating pendapatan.
“Dengan segala capaian yang ada, atas nama pemerintah, saya menyampaikan ucapan terima kasih, apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas kerja keras seluruh elemen bangsa, seluruh masyarakat: kelompok komunitas, aktivis, dunia usaha, para tokoh perempuan, generasi muda, green leaders, akademisi, jurnalis dan juga jajaran birokrasidi daerah dan di lapangan,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala DLHK Berau, Mustakim menyampaikan dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2024, Kabupaten Berau tengah dihadapkan dengan problematika kerusakan lingkungan. Seperti, Degradasi lahan, penggurunan, dan kekeringan yang mengancam kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan.
“Untuk itu, ini merupakan PR bersama untuk melindungi dan memulihkan lingkungan Bumi Batiwakkal,” ungkapnya.
Disampaikannya, berdasarkan data BP- DAS Kaltim per Desember 2022, Kabupaten Berau memiliki Lahan Kritis seluas 51.002,09 Haktare. Oleh karena itu, DLHK Berau berupaya mengurangi lahan kritis yang ada di Kabupaten Berau melalui penanaman pohon.
“Penanaman dilakukan di tahun 2023 di Kampung Melati Jaya seluas 40 Haktare dengan jumlah bibit tanaman buah 8.250 pohon dan di Kampung Labanan Jaya seluas 30 Haktare berjumlah 3.000 pohon, dengan sumber pendanaan dari Dana Bagi Hasil – Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2023,” ucapnya.
Kemudian, dirinya menjelaskan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolasn Ekstrem Gambut Tahun 2023-2052 masih dalam tahap menunggu review dari ahli pakar yang ditunjuk oleh KLK.
Selanjutnya akan dibentuk Desa Mandiri Peduli Gambut di areal gambut yang dimiliki Kabupaten Berau seluas 8.434 Haktare yang berada di 6 Kesatuan Hidrologis Gambut terletak di 2 Kecamatan, yaitu Kecamatan Batu Putih dan Kecamatan Biduk-Biduk.
Dirinya menyadari, upaya dan pencapaian ini tak akan mampu diraih tanpa partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. Oleh karena itu, dirinya mengajak kepada semua untuk terus berperan serta dalam menjaga dan memulihkan lingkungan.
“Mari kita mulai dari hal-hal kecil, seperti menjaga kebersihan lingkungan sekitar, dan berpartisipasi dalam kegiatan penghijauan,” tandasnya. (adv/dez)
