PENAJAM – Pergantian pucuk pimpinan DPRD Penajam Paser Utara (PPU) dinilai tidak akan menganggu kinerja lembaga parlemen. Hal itu diungkapkan anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Thohiron.
Bola pergantian jabatan yang diisi politikus Partai Demokrat Jhon Kenedy dan sesamanya di partai, Syahrudin M Noor mulai bergulir. Namun itu disikapi anggota dewan lainnya hanya urusan internal partai, yang kemudian ditindaklanjuti oleh lembaga.
“Ini hanya urusan di lembaga saja, sedangkan pergantian posisi itu urusan partai terkait. Kita sebagai anggota dewan hanya melanjutkan apa yang jadi permohonan Partai Demokrat,” ucap Thohiron, Sabtu (16/4/2022)
Karena itu urusan internal partai, anggota yang lain tidak bisa dan tidak mau ikut campur di dalamnya. Terlepas dari itu, Thohiron juga menilai proses pergantian itu akan berjalan lancar sebagaimana mestinya. Jadi tidak akan mempengaruhi kinerja DPRD PPU.
“Tidak bisa kita ikut campur urusan internal mereka. Jadi tidak akan mempengaruhi kinerja. Tidak ada, aman saja itu. Di DPR itu kolektif kolegial, salah satu pimpinan saja cukup, tidak harus ketiganya,” ungkapnya.
Untuk diketahui, DPRD PPU Kamis, (14/4/2022) memutuskan mengganti Jhon Kenedy dengan Syahrudin M Noor. Keputusan itu disepakati dalam rapat paripurna dan dihadiri oleh 20 anggota dari 25 dewan yang ada.
Namun, pergantian itu masih menunggu adanya surat keputusan dari Gubernur Kaltim Isran Noor, yang suratnya telah diajukan melalui Plt Bupati PPU Hamdam Pongrewa dengan tenggat waktu keseluruhan 21 hari untuk diproses.
Lebih lanjut, Thohiron menuturkan pergantian ini juga tidak akan serta-merta mengubah haluan kebijakan di PPU. Mengingat jabatan eksekutif di Pemkab PPU juga berpindah setir ke wakil bupati.
“Saya rasa tidak akan terlalu berbeda dengan lembaga lain, ini lembaga parlemen yang tugasnya sudah jelas, mungkin nanti bedanya hanya pada kebijakan politiknya saja, kalau di DPRD tidak akan berpengaruh,” pungkasnya. (sbk)
