SANGATTA- DPRD Kutai Timur mempertanyakan arah pembangunan Pemkab Kutim yang tertuang dalam APBD, karena sering berbeda dengan realisasi yang dijalankan di lapangan.
Seperti pelaksanaan APBD 2020 dan 2021 yang banyak lepas perencanaan. Sehingga apa yang diusulkan dan jadi program prioritas, tidak bisa direalisasikan.
Ketua DPRD Kutim Joni menyebutkan, beberapa usulan prioritas pembangunan yang diserap melalui Musrenbang justru tidak dijalankan.
“Sehingga apa yang diusulkan dan jadi program prioritas tidak bisa direalisasikan,” ujar Joni kepada Media Kaltim, Rabu (16/3/2022).
Akibatnya, usulan yang disampaikan pemerintahan kecamatan pada musrenbang akhirnya menjadi “usulan tambal sulam”.
Usulan prioritas di tahun sebelumnya yang tidak terealisasi, kembali diusulkan pada Musrenbang tahun 2022.
Untuk itu, Pemkab diminta mencermati kesesuaian belanja anggaran dengan kebutuhan prioritas bagi masyarakat.
Contohnya di Kecamatan Rantau Pulung, dimana penyediaan pupuk subsidi bagi petani sawit mandiri sudah berkali-kali diusulkan.
“Sehingga kami (DPRD) dikejar-kejar warga. Sementara tidak ada penjelasan resmi dari pemerintah,” ujarnya.
Hingga kini program itu tidak kunjung direalisasikan, sementara petani sangat berharap usulan itu dikabulkan.
Contoh lain, terkait infrastruktur jalan Kecamatan Rantau Pulung-Sangatta yang sering kali longsor.
“Karena jalan itu tidak hanya untuk jalur transportasi warga. Tapi juga mengangkut material bangunan seperti pasir dan batu fondasi yang banyak di sini,” ujarnya.
Padahal, kerusakan jalan Kecamatan Rantau Pulung-Sangatta berdampak pada kegiatan ekonomi dan industri di Sangatta.
Joni mengungkap, material bangunan berupa pasir dan batu fondasi yang dijualbelikan di Sangatta, mayoritas didatangkan dari Kecamatan Rantu Pulung.
Untuk itu, ia meminta agar pemerintah bisa memastikan pembangunan daerah harus menyesuaikan usulan prioritas yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. (ref)
