Oleh: Irfan Budi Purnomo
ASN Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur
Kondisi ekonomi global diperkirakan akan melambat di tahun 2023. Prediksi dari IMF, perkonomian global akan tumbuh 2,7 persen di tahun 2023 atau turun dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 3,2 persen. Kenaikan biaya hidup seiring dengan inflasi dan kebijakan pengetatan keuangan di berbagai negara serta dampak invasi Rusia-Ukraina menjadi dasar prediksi tersebut. Hal ini tentunya bukan sebuah sinyal yang baik bagi perekonomian regional Kalimantan Timur.
Seperti kita ketahui bersama, penopang utama perekonomian Kaltim dari sisi pengeluaran adalah sektor ekspor, dimana hal tersebut akan sangat bergantung dengan kondisi ekonomi global. Early warning ini harus bisa disikapi dengan baik oleh unsur pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat Kaltim sehingga dapat memitigasi dampak negatif yang mungkin terjadi akibat ketidakpastian kondisi global.
Walaupun, jika kita melihat sepanjang tahun 2022, kondisi global justru menguntungkan perekonomian Kaltim. Peningkatan permintaan batubara yang menjadi komoditi utama ekspor Kaltim mengerek harga batubara ke level tertinggi sepanjang sejarah mencapai US$330,97/ ton. Hal ini berimbas pada neraca perdagangan Kaltim periode Januari – Oktober 2022 mencatatkan surplus US$25,59 miliar. Namun demikian, patut diwaspadai bahwa perekonomian yang terlalu bergantung pada ekspor sumber daya alam tak terbarukan sangat rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi global. Selain itu, SDA tak terbarukan akan memperlambat transisi ke energi hijau dan menghambat reduksi dan pencapaian netralitas emisi gas rumah kaca sesuai yang dicanangkan di Davos.
Berkaca dari hal tersebut, Kaltim hendaknya dapat melakukan transformasi ekonomi dengan melakukan shifting struktur perekonomian. Salah satu sektor unggulan dan layak menjadi prioritas untuk dikembangkan adalah sektor konstruksi. Hal ini diperkuat dengan keputusan Pemerintah Pusat yang akan memindahkan ibu kota negara ke wilayah Kaltim.
Momentum ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan perekonomian Kaltim terutama disektor konstruksi. Pembangunan infrastruktur untuk sarana inti dan pendukung IKN secara masif mulai dilaksanakan di tahun 2023. Hal tersebut tercermin dari gelontoran dana APBN untuk wilayah Kaltim yang mencapai Rp62,79 triliun yang terbagi menjadi belanja Kementerian/ Lembaga (K/L) sebesar Rp30,20 triliun dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Rp32,59 triliun. Belanja K/L yang naik lebih dari tiga kali lipat dibandingkan dengan tahun 2022, selain difokuskan untuk pembangunan IKN juga ditujukan untuk penguatan SDM, revitaslisasi industri dan ekonomi hijau.
Sejalan dengan itu, alokasi APBD Provinsi Kaltim di tahun 2023 juga mencatatkan besaran tertinggi dalam sejarah yaitu mencapai Rp17,2 triliun. Sinergi dari APBN dan APBD serta fokus pembangunan IKN dapat menjadi magnet perekonomian baru bagi Kaltim yang selama ini terbuai dengan kekayaan alam berlimpah.
Dengan alokasi APBN dan APBD yang begitu besar diharapkan dapat menjadi multiplier effect bagi perekonomian Kaltim dan menjadi shock absorber dalam menghadapi dampak negatif perekonomian global. Selain itu, diharapkan juga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan. Namun demikian, alokasi besar APBN dan APBD tersebut akan menjadi kurang bermanfaat apabila tidak diakselerasi pelaksanaan program, kegiatan dan proyeknya sejak awal tahun.
Oleh karena itu, mari kita kawal bersama pelaksanaan APBN dan APBD sejak awal tahun supaya bermanfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Kaltim dan dapat menangkal perekonomian tahun 2023 yang katanya suram. (**)
*Tulisan ini merupakan pendapat pribadi dan tidak mewakili institusi
