SANGATTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) menargetkan penyerapan anggaran sebanyak 15 persen. Namun realitasnya hanya bisa dicapai 12 persen.
Hal ini pun ditanggapi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim Agusriansyah Ridwan terkait persoalan tersebut. Pihaknya mengatakan, dalam sistem pelaksanaan realisasi pembangunan ada yang dinamakan pengawasan ada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) termasuk juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Berdasarkan hal tersebut, persoalan adanya keterlambatan dan sebagainya semua pasti mempunyai faktor. Yang perlu juga dipahami ialah sebelum direalisasikan suatu program, mesti dipastikan tidak menyisakan satu persoalan.
Namun untuk lebih lanjutnya secara teknis diungkapkannya bahwa itu ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pihaknya pun dari lembaga DPRD sudah beberapa kali memanggil pemerintah dalam persoalan tersebut.
“Tetapi harus juga diberikan support agar pembangunan bisa cepat terealisasikan,” ujarnya.
Selain itu, dengan tahun terakhirnya sebelum ia pindah ke DPRD Provinsi Kaltim, dirinya mengungkapkan dalam waktu dekat ini akan ada Peraturan Daerah (Perda) yang diparipurnakan, semoga tidak ada hambatan.
“Ada dua yang akan diajukan terkait masalah ada perubahan terhadap regulasi sebelumnya yang perlu diperbaiki. Terus yang kemarin tinggal mengisahkan Pengarusutamaan Gender (PUG), persamaan gender dan HIV/AIDS sebentar lagi finalisasi dan sebentar lagi diparipurnakan,” terangnya.
Sementara untuk wilayah perumahan sarana prasarana utilitas sudah disahkan.
“Saya rasa dimasa-masa saya Ketua Baperda, alhamdulillah secara persentase setiap pertahun Ranperda ya alhamdulillah itu banyak dibandingkan sebelumnya. Karena kita memang mempush teman-teman agar supaya bisa menyelesaikan minimal itu tiga bulan,”tandasnya. (Rkt2/adv)
