TANJUNG REDEB – Persoalan tapal batas Kabupaten Berau dengan Kutai Timur (Kutim) hingga saat ini belum terselesaikan. Hal itu pun disorot Ketua DPRD Berau, Madri Pani.
Dia mengatakan, persoalan tapal batas suatu hal yang harus mendapat perhatian serius. Sebab dapat menimbulkan dampak negatif di masyarakat.
“Seperti timbulnya konflik. Persoalan tapal batas ini sangat serius. Pemerintah jangan membiarkan hal ini berlarut-larut,” tegasnya, Senin (26/6/2023).
Dijelaskan Madri, tapal batas dapat memicu konflik karena ada silang pendapat akibat ketidakjelasan wilayah. Baik itu di kampung, kecamatan maupun kabupaten.
“Apalagi jika wilayah yang bermasalah memiliki kandungan sumber daya alam bernilai tinggi. Tentu hal itu juga dapat menimbulkan konflik,” katanya.
Perlu diketahui, saat ini ada enam tapal batas kampung yang belum diselesaikan, dua diantaranya di Kecamatan Teluk Bayur, yakni Kampung Labanan Makmur dan Tumbit Dayak. Sedangkan, empat lainnya di Kecamatan Sambaliung, yaitu Kampung Rantau Panjang, Suaran, Pilanjau dan Buyung-Buyung.
“Pemerintah harus segera dapat menyelesaikan persoalan ini. Jika memang ada kendala, harus segera dicarikan solusinya,” ujarnya.
Politikus Nasional Demokrat (NasDem) ini menyebut, persoalan tapal batas merupakan permasalahan sejak lama. Namun masih ada yang belum terselesaikan. Bahkan tak hanya di kampung saja, melain juga di Kecamatan Segah dan Kecamatan Kelay.
“Kalau ada berkas yang belum lengkap, segera dilengkapi agar persoalan tapal batas ini dapat terselesaikan,” tuturnya.
“Jangan sampai ada timbul masalah antar masyarakat kampung maupun kecamatan. Ini harus diperhatikan,” sambungnya.
Madri Pani berharap persoalan tapal batas Berau-Kutim segera diselesaikan. Pasalnya, jika hal tersebut terus dibiarkan berlarut-larut akan membuat masalah ke depannya.
“Harus segera diselesaikan. Apalagi ini menyangkut dengan wilayah kabupaten. Saya harap segera ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan konflik antar masyarakat,” tandasnya. (adv/dez)
