BALIKPAPAN – Penggenangan (pengisian air) pada Bendungan Sepaku Semoi, infrastruktur pendukung Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, ditargetkan bisa dilakukan akhir Agustus 2023.
“Saat ini fisik pembangunan Bendungan Sepaku Semoi sudah mencapai 93 persen sehingga kami optimistis akhir Agustus bisa dilakukan penggenangan,” ujar Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan (BWSK) IV Samarinda Yosiandi Radi Wicaksono di Balikpapan, Senin.
Genangan air pada bendungan ini seluas 280 hektare dengan kapasitas tampung 10,6 juta meter kubik, kemudian diproyeksi mampu menyuplai kebutuhan air baku mencapai 2.500 liter per detik, dengan rincian 2.000 liter untuk IKN dan 500 liter untuk warga Balikpapan.
Pembangunan bendungan ini direncanakan sebelum dilakukan penetapan IKN pindah ke Kaltim, karena perencanaan awal adalah untuk memenuhi kebutuhan air baku bagi warga Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara dan untuk Kota Balikpapan.
Setelah adanya penetapan IKN pindah ke Sepaku dan sebagian masuk wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian bendungan ini dioptimalkan sehingga mampu menyuplai air baku dengan kapasitas 2.500 liter per detik dan untuk mereduksi banjir hingga 55 persen.
Bendungan Sepaku Semoi dibangun melalui skema kontrak tahun jamak 2020-2023 dengan nilai Rp556 miliar, dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT Brantas Abipraya – PT Sacna – PT BRP (KSO), dibangun dengan kapasitas tampung 10,6 juta m3 dan luas genangan 280 hektare.
Bendungan yang berlokasi di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku ini memiliki panjang bendungan 450 meter, sementara tipe bendungan adalah uruk tanah homogen.
Diperkirakan Bendungan Sepaku Semoi masih mampu menyediakan air baku IKN hingga 2030, sehingga ke depan juga dibangun sejumlah bendungan lainnya seperti Bendungan Batu Lepek dan Bendungan Selamayu.
“Bendungan Sepaku Semoi merupakan area khusus, tetapi memang ada kawasan tertentu untuk publik, bahkan untuk objek wisata dan ada ruang terbuka hijau publik, namun untuk wisata tentu akan dikelola pemerintah daerah melalui dinas terkait,” kata Yosiandi. (ant)
