PENAJAM – DPRD Penajam Paser Utara (PPU), menargetkan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023, pertengahan tepat waktu. Diagendakan dalam rapat Banmus DPRD PPU paripurna digelar pada 15 November ini.
Ketua DPRD PPU, Syahrudin M Noor mengatakan, pembahasan APBD murni tahun depan itu hingga kini berjalan lancar. Proyeksi pendapatan sekira Rp 1,8 triliun dirasa cukup untuk mengakomodir program prioritas pemerintahan.
Maka itu, pengesahan APBD tahun 2023 dilaksanakan paling lambat akhir November tahun ini. Namun, pihaknya berharap bisa dilakukan lebih cepat.
“Target 15 November pengesahan, nilainya pun diperkirakan mengalami penambahan,” kata ujar Syahrudin, Selasa (8/11/2022).
Untuk besaran APBD 2023 itu diproyeksikan mengalami kenaikan. Dari awalnya Rp 1,180 triliun pada saat rancangan APBD menjadi Rp 1,8 triliun. Naiknya nilai APBD bersumber dari meningkatnya dana bagi hasil (DBH) imbas kenaikan harga minyak dan batu bara.
Sambungnya, saat ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sedang menyusun alokasi anggaran tersebut. Dalam penyusunannya inilah yang perlu kecermatan, agar proses pengesahan bisa dilakukan tepat waktu.
“Tinggal penambahan posting anggaran ke dinas-dinas, dalam pengalokasian juga harus disurvei lagi,” terangnya.
Salah satunya ialah program prioritas yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam pembangunan jalan. Mereka diintruksikan untuk mencek ke lapangan terkait persiapan alokasi anggaran.
Hal ini diwajibkan agar alokasi anggaran tersebut efektif. “Mereka harus menyesuaikan, seperti di DPUPR mereka harus cek di lapangkan jangan sampai ketika mau bangun jalan ternyata rumah ada rumah di sana,” sebut Syahrudin.
Sasaran utama dalam APBD tahun 2023 diminta untuk bisa terfokus kepada sektor infrastruktur yang berdampak secara langsung kepada masyarakat. “Infrastruktur seperti pembangunan kantor, kemudian jalan untuk pertanian,” tutupnya. (ADV/SBK)
