Pengerukan Pelabuhan Samarinda Terjerat Korupsi, KPK Periksa 6 Saksi

14 September 2024 06:41

UTAMA1 — BPSDM Sulsel Gelar Webinar ASN Adaptif MAKASSAR, KORANSULSEL - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan Webinar ASN Adaptif Series ke-11, membahas tentang Sinergitas Orang Tua dan Guru untuk Anak Cerdas Berkarakter yang dilaksanakan secara daring dari Makassar, Jumat. Webinar ASN Adaptif Series ke-11 kali ini, dihadiri sebanyak 2.393 peserta dari lingkup Pemprov Sulsel, Kabupaten/Kota, maupun dari luar Provinsi Sulsel. Dalam webinar ini menghadirkan dua narasumber, di antaranya adalah Ulfa Tenri Batari (Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa) dan Hasnul Faizal (Menteri Penasihat (Pendidikan)/Pengarah Education Malaysia Indonesia, Kedutaan Besar Malaysia-Jakarta). Ulfa Tenri Batari selaku Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, menjelaskan bagaimana kasus kekerasan anak melonjak cukup tinggi berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2022. Kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, perdagangan bebas, hingga eksploitasi bisa mencapai 41 persen. "Kemudian kami di Kabupaten Gowa, data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu menyatakan bahwa angka kasus kekerasan anak itu mengalami kenaikan tiap tahunnya,” jelasnya. Ketidakterlibatan orang tua dalam pendidikan anaknya menjadi alasan utama terjadinya kekerasan fisik, psikis, seksual, penelentaraan, perdagangan bebas, hingga eksploitasi anak. "Ditemukan bahwa terdapat 77,4 persen guru kita menjawab, bahwa orang tua tidak terlibat dalam pendidikan anaknya. Setelah kita lihat survei terhadap orang tua, terdapat 60,2 persen menjawab bahwa tidak pernah memberi motivasi kepada anaknya dalam belajar. Kemudian Ketika survei kepada siswa, 60,8 persen siswa kita menjawab bahwa tidak belajar bersama orang tua, kakak, adik di rumah,” urainya. Ulfa mengharapkan, dengan adanya regulasi yang sudah ada dalam pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan berkelanjutan dalam era SDGs tahun 2030, dapat menciptakan pendidikan yang berkualitas, dengan membangun serta fasilitas ramah anak. Serta menyediakan lingkungan yang aman anti kekerasan inklusif dan efektif ini juga sejalan dengan Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa memang setiap anak berhak memperoleh perlindungan dan di Undang-undang Sisdiknas tahun 2003 memang juga tersurat bahwa setiap anak berhak wajib memperoleh jaminan pendidikan. Sebelum memasuki sesi pemateri kedua, Kepala BPSDM Sulsel Muhammad Jufri, hadir di tengah-tengah webinar.

JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melanjutkan penyidikan atas dugaan korupsi dalam proyek pengerukan alur pelayaran di empat pelabuhan, termasuk Pelabuhan Samarinda.

Pada Kamis (12/9/2024), enam orang dipanggil sebagai saksi untuk dimintai keterangan terkait pengadaan paket pekerjaan pengerukan tersebut.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengonfirmasi bahwa para saksi diperiksa untuk mendalami pengetahuan mereka tentang proyek tersebut.

“Penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait dengan pengadaan paket pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan,” ujar Tessa di Jakarta, Jumat (13/9/2024).

Dari enam saksi yang diperiksa, tiga saksi diperiksa di Polresta Pontianak. Mereka adalah pegawai negeri sipil (PNS) bernama Muhammad Arif, Budi Gustaman, dan Khairudin. Sementara itu, tiga saksi lainnya diperiksa di Polres Pelabuhan Tanjung Perak, yaitu PNS bernama Suparno, pihak swasta Sena Sanjaya Tanata Kusuma, dan Pensiunan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Benoa, Widodo Eko Budi Santoso.

KPK hingga saat ini belum memberikan rincian detail mengenai materi yang dikonfirmasi dalam pemeriksaan para saksi.

Penyidikan kasus ini dimulai pada 27 Juni 2024, saat KPK mengumumkan penyidikan terkait dugaan korupsi dalam pengerukan alur pelayaran di empat pelabuhan dan menetapkan sembilan orang sebagai tersangka.

“Saat ini, KPK telah menetapkan sembilan tersangka, terdiri dari enam penyelenggara negara dan tiga dari pihak swasta,” jelas Tessa.

Namun, nama-nama para tersangka belum diungkapkan, karena penyidikan masih berjalan dan KPK belum dapat merinci lebih lanjut kronologi dugaan perbuatan pidana serta pasal yang disangkakan.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika Sugiarto. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat

Proyek pengerukan yang menjadi sorotan KPK mencakup beberapa paket pekerjaan, di antaranya:

– Pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Tanjung Mas tahun anggaran 2015, 2016, dan 2017.
– Pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Samarinda tahun anggaran 2015 dan 2016.
– Pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Benoa tahun anggaran 2014, 2015, dan 2016.
– Pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Pulang Pisau tahun anggaran 2013 dan 2016.

Sumber: Antara
Editor: Agus Susanto

Pengerukan Pelabuhan Samarinda Terjerat Korupsi, KPK Periksa 6 Saksi

Quick Access

Company Info

Social Networks