PASER – Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM) Kabupaten Paser yang baru mendapat penyampaian khusus dari Bupati Paser, Fahmi Fadli, dalam menyikapi sejumlah masalah di bidang perekonomian yang berkutat di Kabupaten Paser.
Penyampaian itu merupakan masalah yang harus segera ditangani Yusup sebagai Pimpinan Tinggi Pratama (PTP) yang baru, menggantikan pejabat sebelumnya, yakni Haerul Saleh, yang harus diberhentikan karena pensiun atau purnatugas.
Salah satunya adalah bidang perindustrian yang menjadi arah kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser 2023, sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yaitu pengembangan industri pengolahan berbasis pertanian untuk menggerakkan perekonomian masyarakat.
Untuk itu, Fahmi meminta agar Dinas Perindagkop UKM Kabupaten Paser dapat mencermati arah kebijakan yang disesuaikan dengan progres di triwulan pertama 2023. Selain itu, fokus Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kabupaten Paser yang dinilai masih menyisakan sejumlah pekerjaan.
“Pada tahun 2022 lalu, terjadi pemulihan ekonomi yang terpuruk akibat pandemi, hingga sekarang masih menyisakan sejumlah pekerjaan di Kabupaten Paser. Ini yang harus menjadi fokus,” kata Fahmi, Senin (3/4/2023).
Menurutnya, banyak pelaku usaha yang kemudian bangkit, namun tidak sedikit pula yang belum bahkan sepenuhnya. Sehingga ia menginginkan agar Disperindagkop UKM Kabupaten Paser bisa membantu pelaku usaha dalam pemulihan ekonomi.
Selain itu, pengelolaan pasar diinginkan bisa berfungsi sebagai tempat rekreasi, tempat untuk berbelanja yang murah, dan juga sebagai media penyerapan tenaga kerja tanpa mempertimbangkan keahlian khusus dan latar belakang pendidikan.
“Juga menjamin ketersediaan kenyamanan berbelanja di pasar dan juga di plaza. Tempat-tempat ini harus selalu dalam kondisi yang bersih, rapi, dan nyaman,” tambahnya.
Ia menginginkan agar suasana positif bagi pedagang maupun pengunjung dalam mendatangi lokasi jual beli ini tidak kumuh, serta jauh dari kriminalitas termasuk tindakan tidak menyenangkan lainnya yang dapat menyebabkan orang malas datang untuk berbelanja.
Menanggapi penyampaian itu, Ketua DPRD Kabupaten Paser, Hendra Wahyudi, di tempat terpisah menyebutkan bahwa hal itu perlu segera ditindaklanjuti, sembari pihaknya tengah menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.
“Kita juga sedang menggodok perda yang berkaitan dengan PKL. Saya berharap sinergitas dengan OPD terkait dalam menjamin kenyamanan masyarakat saat berbelanja diseriusi sembari kami menggodok aturan ini,” kata Hendra Wahyudi. (bs)
