BONTANG – Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto memberikan tanggapan terkait pengelolaan anggaran stunting. Dia menyarankan agar bisa difokuskan ke Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Kecamatan saja.
Karena menurutnya, jika pengelolaan anggaran stunting tersebar ke sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pastinya nanti tidak akan efisien. Bahkan nantinya juga bisa memperlambat program tersebut, dalam proses evaluasi.
“Kalau dari usulan kami, cukup yang menangani Dinkes dan Kecamatan saja, jangan terlalu banyak OPD yang ikut terlibat,” ucapnya saat diwawancarai, Selasa (5/11/2024) kemarin.
Sehingga, Heri menambahkan jika anggaran tersebut bisa lebih terfokuskan ke Dinkes dan juga Kecamatan, nantinya pasti akan jelas sebab tidak menyebar kemana, hanya terdapat dua pihak yang menangani.
“Dengan melibatkan dua OPD saja, nantinya kita tahu jelas programnya seperti apa, dan nantinya juga kita bisa menyesuaikan. Akan tetapi, jika nantinya tersebar dan banyak OPD yang ikut serta, pasti mereka mempunyai cara pikir yang berbeda-beda, terlalu banyak,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Heri juga menyampaikan peran penting di setiap OPD harus tetap konsisten dan konsentrasi, yang mana nantinya OPD yang bertanggung jawab mengurus persoalan stunting bisa mengerjakan dengan maksimal.
“Karena jika terlalu banyak OPD yang terlibat, pastinya nanti ada kendala di koordinasinya dan masing-masing OPD memiliki prioritas yang berbeda-beda. Jadi saya sarankan untuk penanganan stunting ini, bisa ke Dinkes dan Kecamatan,” paparnya.
Perlu diketahui, dana penanganan stunting di Kota Bontang mencapai hingga Rp 3 miliar, yang telah tersebar di berbagai OPD, meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Keluarga Berencana, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3), serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).
Penulis: Dwi S
Editor: Nicha R
