SAMARINDA – Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo, memberikan pandangan kritis terkait wacana pemberian izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi. Menurutnya, langkah tersebut berpotensi mengalihkan fokus utama kampus dari tugas pokok tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
“Ngurus tridharma saja masih carut-marut, kok malah disuruh nambang? Jangan sampai kampus lupa tugas utamanya untuk mendidik generasi bangsa. Kalau asyik nambang, mau jadi apa generasi kita nanti?” tegas Purwadi dalam keterangannya, Minggu (26/1/2025).
Ia juga mengingatkan bahwa tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa sepenuhnya berada di tangan negara, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Dengan demikian, menjadikan kampus sebagai entitas bisnis dinilai kurang tepat.
“Kalau kampus disuruh berbisnis, apalagi sampai tergiur keuntungan dari tambang, dikhawatirkan kampus akan kehilangan keberanian untuk mengkritisi kebijakan yang tidak tepat di masyarakat,” lanjutnya.
Dosen Senior di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unmul ini juga menyebutkan bahwa pengelolaan tambang oleh kampus dapat memicu berbagai masalah baru, termasuk risiko penyanderaan independensi akademik.
“Kalau mahasiswa atau dosen mau kritik kebijakan, bisa saja mereka dituding, ‘Lho, Anda juga ikut menikmati keuntungan tambang,’ kan begitu. Jadinya ruang kebebasan akademik bisa tersandera,” ujarnya.
Purwadi menyoroti masalah-masalah yang sudah ada di sektor pertambangan, khususnya di Kalimantan Timur. Ia menyebutkan tambang ilegal, lubang tambang yang belum direklamasi, serta berbagai persoalan lain yang belum tuntas.
“Kalimantan ini masih banyak masalah tambang yang tidak selesai. Jangan sampai kampus malah menambah daftar panjang masalah itu. Lebih baik fokus pada diskusi akademik yang melibatkan seluruh elemen di kampus untuk mencari solusi,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa wacana ini perlu didiskusikan secara matang dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di kampus.
“Kampus bukan hanya milik pejabat, tapi milik semua civitas akademika. Kebebasan berdiskusi harus dijaga, agar keputusan yang diambil benar-benar untuk kemaslahatan bersama,” pungkasnya.
Penulis: Hanafi
Editor: Agus S.
