SAMARINDA – Dukung pemenuhan layanan air di Kota Bontang yang mulai krisis air baku, sehingga perlu disupport dari Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki potensi sumber air berlebih. Untuk itu, diperlukan dukungan seluruh pihak, tak terkecuali dukungan pendanaan dari BPKAD dan Bappeda Kaltim.
Hal ini diungkapkan, Pejabat Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda M Rahadian Adi Sapta yang mewakili Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim H Aji Muhammad Fitra Firnanda pada Rapat Koordinasi Penyamaan Persepsi Terkait Pembahasan Tarif Air Curah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Marangkayu Kutai Kartanegara-Bontang, di Hotel Mercure Samarinda, Kamis 2 Juni 2022. “Karena program ini adalah bagian dari prioritas Pemerintah Provinsi Kaltim dan telah masuk dalam RPJMD,” katanya.
Kepada Tim Publikasi Biro Adpim Setdaprov Kaltim, Adi mengatakan, Kementerian PUPR juga membantu program tersebut. Namun, diperlukan kajian untuk kelembagaan UPTD yang mengelola. Sedangkan, waduk untuk mendukung SPAM sudah ada. Namun masih diperhitungkan bagaimana proses penggenangan waduk.
Terpenting lagi mewujudkan SPAM ini adalah bagaimana perjanjian kerja sama (PKS) dengan berbagai pihak. “Misalnya, siapa mengelola SPAM, bagaimana pendanaannya dan UPT yang melaksanakan seperti apa. Tentu harus dijelaskan dalam PKS,” jelasnya.
Diketahui, dalam pelaksanaan penyediaan air bersih terdapat kegiatan produksi bahan baku yang siap untuk dijual seperti produksi air. Perhitungan Harga Pokok Produksi merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam menentukan harga jual/tarif air per meter kubik.
Hadir Tim Teknis Daerah Pendamping Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SPAM Regional Kutai Kartanegara-Bontang, terdiri dari Tim Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Tim Teknis Daerah dari Kota Bontang, Tim Teknis Daerah dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Tim Project Preparation Consultant (PPC) Kalimantan Timur. (adv/diskominfo_kaltim)
