SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) di bawah kepemimpinan Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi memandang serius penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak sapi.
Oleh karena itu, pada tahun ini, Gubernur Isran Noor menegaskan bahwa masalah PMK di daerah harus benar-benar diperhatikan, sesuai dengan hasil rapat pimpinan di lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim.
Terlebih lagi, Kaltim dipastikan telah masuk zero case, yang berarti sudah tidak ada kasus yang mengarah pada PMK. “Memang, kita sudah masuk zero case, tapi kewaspadaan penting dilakukan. Karena itu, pengendalian PMK harus dilakukan, khususnya tahun ini,” katanya.
Gubernur menjelaskan bahwa menurut laporan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltim dan BPKAD Kaltim, ada anggaran sekitar Rp2,7 miliar yang dialokasikan pada tahun ini untuk pengendalian PMK. Gubernur menegaskan bahwa anggaran tersebut harus dikelola dengan baik dan optimal.
Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Fahmi Himawan, menjelaskan bahwa alokasi anggaran Rp2,7 miliar itu diperuntukkan bagi pelaksanaan fasilitas pendukung optimalisasi reproduksi, penandaan hewan dan vaksinasi PMK, serta bangunan pengelolaan dan kandang jepit. Selain itu, juga dilakukan pengadaan hijauan pakan ternak dalam rangka penguatan kondisi ternak terdampak PMK di sejumlah titik di Kaltim.
Selain itu, dilakukan pendampingan dan pengawalan kegiatan penandaan dan pendataan hewan terdampak PMK, pengadaan sarana penunjang kegiatan vaksinasi PMK di lapangan, belanja obat-obatan dan vitamin, edukasi PMK ke kelompok ternak dan lain-lain, serta pemberian kompensasi dan bantuan dalam keadaan tertentu darurat PMK.
“Yang jelas, pada tahun 2023 ini vaksinasi secara berkelanjutan tetap dilaksanakan, dengan tujuan untuk membentuk kekebalan individual pada hewan ternak. Harapannya herd immunity pada tahun ini dapat tercapai 80 persen,” jelas Fahmi. (adv/diskominfokaltim)
