BONTANG – Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Pariwisata dan Olahraga (Dispopar) menggelar Pelatihan Manajemen Kepariwisataan dan Pengembangan Promosi Pariwisata bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Selasa (27/7/2022) pagi. Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Bintang Sintuk ini dihadiri Wali Kota Bontang Basri Rase.
Dalam laporannya, Kepala Dispopar Ahmad Aznem mengatakan, salah satu tujuan kegiatan tersebut adalah sebagai implementasi dari rencana aksi Wali Kota Bontang untuk mewujudkan Bontang sebagai kota pariwisata.
“Kegiatan ini bagian dari rencana aksi Wali Kota Bontang tentang pengembangan sumber daya manusia aparatur sipil negara Kota Bontang untuk mendukung Bontang sebagai kota pariwisata yang hebat dan beradab,” ungkapnya.
Sementara Wali Kota Basri Rase dalam sambutannya, menekankan pengembangan pariwisata merupakan prioritas Bontang saat ini. “Di antara berbagai kegiatan, prioritas saya adalah pariwisata. Ini dalam rangka mempersiapkan Bontang sebagai kota penyangga Ibu Kota Negara (IKN),” ungkap Basri.
Basri mengungkapkan IKN merupakan peluang dan tantangan bagi Kota Taman. “IKN ini adalah hal yang luar biasa bagi Kalimantan Timur, di sana nanti akan mendapatkan peluang perkembangan dari berbagai sektor dan juga sekaligus tantangan bagi kita,” ujarnya.
Ia menilai sumber daya manusia di Kota Bontang, khususnya para ASN, harus siap menjadi roda dan berkontribusi untuk pengembangan pariwisata Kota Bontang.
“IKN itu bisa menjadi sesuatu yang baik dan buruk. Baik, kalau kita bisa berkontribusi dalam berbagai sisi, SDM-nya, UMKM-nya, Industrinya. Sebaliknya jadi buruk bagi kita, kalau kita tidak siap menjadi penyangga. ASN kita tidak siap dalam berinovasi, SDM kita belum siap berkontribusi, buruk bagi kita kalau Bontang belum siap menjadi daerah penyangga,” tegasnya.
Oleh kerena itu, dengan pelatihan manajemen pariwisata dan pelatihan pengembangan promosi pariwisata, diharapkan dapat membawa perubahan pada wajah destinasi Kota Bontang melalui “agent of tourism” (agen pariwisata) di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun kelurahan-kelurahan sebagai ujung tombak yang bersentuhan dengan masyarakat, sesuai dengan tugas pokok OPD tersebut. (kmf/rose)
