spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Pemkab PPU Upayakan Penambahan Kuota Solar Bersubsidi untuk Petani

PENAJAM– Plt Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekkab PPU, Nicko Herlambang menyebutkan, pihaknya kini tengah berupaya agar para petani bisa mendapat tambahan kuota solar. Penambahan kuota ke Pertamina diajukan, karena terjadi perubahan pola pertanian petani PPU yang kini menggunakan mesin secara masif.

“Oleh karenanya, kebutuhan BBM juga mengalami peningkatan dibandingkan sebelum peralihan pola pertanian tersebut,” ujarnya, Minggu (20/11/2022).

Adapun kebutuhan solar petani, lanjut Nicko, secara rerata sebanyak 46 ribu liter setiap tahunnya. Itu untuk digunakan selama dua kali masa panen. “Nah, sekarang usaha pertanian belum ter-cover BBM bersubsidi. Sementara posisi pertanian kita sudah banyak menggunakan mesin,” jelasnya.

Dalam upaya itu, Pemkab PPU tengah mendiskusikan hal ini dengan Pertamina. Nantinya, sebut Nicko, akan dibahas jumlah solar yang akan dialokasikan untuk petani, serta mekanisme penyalurannya.

“Ini kita bertemu dengan Pertamina untuk mendiskusikan terkait pihak mana saja yang bisa mendapatkan subsidi BBM,” jelasnya.

Selain itu, Dinas Pertanian juga tengah menyusun kualifikasi petani yang akan diberikan BBM  bersubsidi. Yang pasti, petani yang berhak menerima BBM jenis ini adalah mereka yang berada di sentra pertanian, seperti Babulu dan sekitarnya.

BACA JUGA :  Pemkab Evaluasi Pengelolaan Sektor Keolahragaan, Usai Kecelakaan Bus Kontingan PPU

“Harapannya bisa didistribusikan, sehingga petani bisa bercocok tanam. Kita juga fokus ke sentra pertanian, sepeti Babulu, Petung, nanti didata melalui kelompok tani,” terang Nicko.

Sebelumnya, petani menyoal  sulitnya mendapatkan solar di pasaran. Persoalan ini mengemuka saat Aliansi Mahasiswa PPU diketuai Adam mendampingi petani dan nelayan berdiskusi dengan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU, Rabu (21/9/2022).

“Kami telusuri harga  solar di masyarakat petani dan nelayan, non-subsidi harganya bervariasi Rp 8.000-Rp 10.000, bahkan ada yang Rp 20.000 per liter. Kami mengharapkan kebijakan untuk merumuskan formula agar menemukan harga BBM bersubsidi bagi petani dan nelayan,” kata Rizik, juru bicara Aliansi Mahasiswa PPU.

Suryanto, anggota gabungan kelompok tani (gapoktan) dari Kecamatan Babulu menjelaskan petani dari mengolah lahan hingga panen hampir semua menggunakan alsintan. Namun, ironisnya, kata dia, rerata BBM di sana peredarannya dikuasai semacam kelompok tertentu, dan ini yang kerap jadi kendala.

“Untuk itu kami minta agar ada tangki BBM yang datang menyalurkan BBM bersubsidi agar pendistribusiannya tepat sasaran,” tutupnya. (SBK)

BACA JUGA :  Diskusi Publik Refleksi 22 Tahun PPU, Ajak Masyarakat PPU Berpikir Konstruktif untuk Benuo Taka
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
16.4k Pengikut
Mengikuti
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img