PPU – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) terus melakukan upaya untuk menyelesaikan dampak sosial yang muncul atas rencana pembangunan Bandara Naratetama (VVIP) Ibu Kota Nusantara (IKN). Sejalan dengan tahapan identifikasi kepemilikan lahan tahun ini.
Hal itu disampaikan Pj Bupati PPU, Makmur Marbun yang menjelaskan kini sudah ada titik temu penyelesaiaan. Berjalan bersama dengan Pemprov Kaltim, Bank Tanah dan Fokopimda bersama dengan perwakilan masyarakat.
“Selaku Bupati tentunya Saya harus memperjuangkan, kira-kira mana saja yang menjadi hak masyarakat sesuai dengan regulasi,” ujarnya Sabtu (13/1/2024), lalu.
Saat itu juga ada perwakilan Pemprov Kaltim, Tim Gugus Tugas Terpadu Percepatan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan, Bank Tanah. Lalu juga Kodim 0913/PPU, Polres PPU, Pengadilan Negeri PPU, Kejaksaan Negeri PPU.
Makmur menegaskan komitmennya untuk memperjuangan yang menjadi hak masyarakat, sesuai regulasi. Dengan menindaklanjuti dan mengoordinasikan dengan Pemprov Kaltim.
“Alhamdulilah saat ini kita bersama-sama duduk dengan komunikasi yang baik. Kita menemukan titik terang dan penyelesaian dampak sosial kemasyarakatan di wilayah pembangunan Bandara VVIP IKN, dalam proses indentifikasi dokumen sebelum penyelesaian pembayaran terkait ganti-rugi tanam tumbuh yang dilakukan oleh team gugus tugas,” terangnya.
Kemudian di hadapan masyarakat, ia juga mengatakan saat ini bersama tim percepatan dalam menginventarisir dokumen kepemilikan masyarakat. Sebelum dilakukan proses pembayaran ganti-rugi serta tanam-tumbuh. Sesuai dengan peraturan dan regulasi sebagai penanganan dampak sosial kemasyarakatan.
“Saya minta harus selesai dan segera, apabila pendaatan inventarisasi ini selesai tentunya akan dilakukan tindaklanjutnya yaitu memberikan apa yang menjadi hak masyarakat. Tentunya kita patut bersyukur dengan berbagai upaya Kita selama ini melakukan sosialisasi.”
“Dibantu oleh jajaran Forkopimda PPU dan pihak terkait membuahkan hasil dan masyarakat bisa tersenyum dan bisa diajak duduk bersama-sama dalam persoalan ini,” jelas Makmur.
Di sisi lain, berkaitan dengan penyelesaian dampak sosial ini, akan mengedepankan pendekatan dan memberikan pemahaman ke masyarakat. Karena pasti ada jalan keluar seperti dalam sosialisasi ini masyarakat bisa menerima dan ikut terlibat bagaimana proses pembangunan sarana dan prasana IKN ini dapet berjalan lancar.
Lebih lanjut, tahapan selanjutnya yang akan dilaksanakan ialah tahapan penentuan besarannya oleh pihak yang menangani. Apabila pendaataan dokumennya sudah clear, sesuai dengan yang masyarakat miliki.
Bahkan sudah disetujui oleh Tim Gugus Terpadu, pun dananya bisa dicairkan. “Inilah upaya pemerintah memperjuangkan hak masyarakat sesuai dengan regulasi yang ada,” sebutnya.
Terakhir, Makmur berpesan dan minta ke pada masyarakat supaya pembangunannya yang saat ini terus dilakukan. Dapat berjalan oleh tim yang ada di lapangan, yang menangani Bandara VVIP ini.
“Oleh karena itu, Kita semua harus bersinergi bersama tentunya juga dengan dukungan masyarakat yang ada. Mengingat waktu yang akan ditargetkan dalam pengerjaan bandara VVIP ini dalam mendukung percepatan sarana pendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara,” demikiannya.
Pewarta : Nur Robbi
Editor : Nicha R
