PPU – Dalam implementasi pengarusutamaan gender (PUG), Pemkab Penajam Paser Utara (PPU), menyelenggarakan pelatihan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) bagi focal point perangkat daerah. Kegiatan ini digelar sekaligus untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) PPU di setiap sektor, Kamis (5/10/2023).
Kegiatan pelatihan ini dihadiri langsung Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Pribudiarta Nur Sitepu beserta rombongan. Serta menghadirkan narasumber dari Fasilitator Nasional Pakar Gender serta Lembaga Pusat Telaah dan Informasi Regional ( PATTIRO).
“Semoga kehadirannya dapat menjadi motivasi bagi kami dalam melaksanakan pembangunan kemasyarakatan di daerah ini. Harapannya nanti bisa meningkatkan keterampilan dan pemahaman khususnya kepada tim focal point perangkat daerah dalam melakukan analisis gender,” ucap Pj Bupati PPU Makmur Marbun.
Menjadi leadingsectornya, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) PPU juga diminta untuk mengawal program ini berjalan lancar. Agar para aparaturnya memiliki kemampuan untuk membuat gender analisis pathway (GAP), gender budget statement (GBS) dan kerangka acuan kerja (KAK).
Makmur menjelaskan, implementasi PUG merupakan kewajiban untuk dilaksnakan di tiap daerah. Menjadi sebuah strategi yang telah tertuang dalam Instruksi Presiden 9/2000. Mengamanatkan pada seluruh menteri, kepala lembaga, gubernur dan bupati/walikota untuk mengintegrasikan PUG pada setiap tahapan proses pembangunan.
Perkembangan paradigma pembangunan gender saat ini lebih menekankan pada strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral. Dalam perencanaan, menganggarkan, melaksanakan, memantau serta mengevaluasi atas berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan khususnya di Kabupaten PPU.
“Saya berharap peserta pelatihan dapat mengikuti kegiatan ini dengan bersungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab mengikuti hingga akhir agar ilmu dan pengetahuan secara maksimal dapat diserap dengan baik,” tutur Makmur.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian PPPA RI Pribudiarta Nur Sitepu mengatakan Indeks Pembangunan Gender (IPG) PPU pada 2022 sangat baik. Berada di atas nilai IPG Provinsi Kalimantan Timur.
“Namun keseteraan antara laki-laki dan perempuan belum terjadi. Artinya kualitas hidup perempuan di Kabupaten PPU masih tertinggal dibandingkan laki-laki,” ujarnya.
Sesuai dengan data IPG yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk kurangnya keterlibatan perempuan di parlemen. Dalam hal ini capaiannya masih jauh di bawah angka Kaltim.
“Artinya peran dan partisipasi perempuan dalam politik, pengambilan keputusan, dan kontribusi dalam ekonomi belum cukup baik,” pungkas Prabudiarta. (ADV/SBK)
