PPU – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) menyelenggarakan Forum Jasa Konstruksi di Aula Hotel Aqila, Kamis (9/11/2023). Kegiatan ini bertujuan membahas isu-isu terkini industri konstruksi di PPU yang melibatkan masyarakat jasa konstruksi, yaitu pengguna jasa, penyedia jasa, dan unsur lainnya.
Tema dalam kegiatan kali ini ialah “Kesiapan Tenaga Kerja Konstruksi Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Mewujudkan Penajam Paser Utara Serambi Nusantara”. Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat membuka kegiatan menyampaikan sertifikasi menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan.
Sertifikasi tenaga kerja konstruksi ini menjadi penting guna menjamin kualitas konstruksi yang dibangun. Pun Forum Jasa Konstruksi, sebut Makmur, seharusnya sudah harus diterapkan bertahun-tahun lalu, minimal setahun sekali.
“Melalui forum ini, kita memiliki kesempatan untuk mendengar ide, pengalaman, dan perspektif dari berbagai pihak terkait di sektor konstruksi ini. Semoga ke depan Kita bisa terus bergandengan tangan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor jasa konstruksi di PPU,” ungkapnya.
Forum ini, sambungnya, dapat menjadi wadah bagi masyarakat jasa konstruksi untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah atau lembaga. Maka itu, pihaknya berkomitmen mendukung segala sesuatu yang diperlukan agar sektor konstruksi semakin optimal.
“Kami akan terus mendorong investasi di bidang ini, dengan menyediakan akses informasi yang lebih baik. Serta memberikan dukungan dan fasilitas yang dibutuhkan bagi seluruh pelaku industri dalam mewujudkan proyek-proyek konstruksi yang berkualitas dan berdampak positif bagi perkembangan PPU,” jelas Makmur.
Dalam Forum Jasa Konstruksi ini, diberikan pula penghargaan kepada Tenaga Kerja Konstruksi PPU peserta kompetisi kontruksi pada acara Konstruksi Indonesia (KI) 2023. Waras Wahyudi Juara 3 Nasional kategori Jabatan Kerja Tukang Bata, Imam Hanafi kategori Jabatan Kerja Tukang Pasang Rangka Baja Ringan, dan Naafi’u Hayyu Nikmah kategori BIM Modelling.
Sementara, Kepala Dinas PUPR PPU Riviana Noor menuturkan akan ada penambahan Bidang Bina Konstruksi di Dinas PUPR. Sehingga dapat lebih fokus dan mempercepat kinerja penyelesaian permasalahan.
“Untuk itu, dibutuhkan dukungan dan kebijakan di dalam kegiatan percepatan sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi di PPU” katanya.
Alasannya, kini di PPU terdapat 77.5 persen tenaga kerja konstruksi yang belum tersertifikasi atau sejumlah 4.324 orang. Maka itu, langkah awal mengatasi persoalan itu ialah dengan meminta dukungan bantuan keuangan dari provinsi untuk sertifikasi tenaga terampil di PPU.
“Mari bersama-sama mencari solusi terbaik untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan dalam proyek-proyek konstruksi yang sedang dilakukan dan akan datang. Sehingga kedepannya juga bagi yang belum memiliki sertifikat bisa memilikinya,” tutup Riviana. (ADV/SBK)
