PENAJAM – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) menyatakan akan terlibat aktif dalam menyosialisasikan anti politik uang untuk Pemilu 2024 mendatang. Hal ini sebagai upaya untuk mendukung terciptanya kontestasi pemilihan yang sehat.
Tahapan Pemilu 2024 telah dimulai sejak pertengahan 2022 lalu dan berlanjut di tahun ini. Segala persiapan dari sarana dan prasarana, serta panitia penyelenggara mulai dilaksanakan.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setkab PPU, Sodikin mengungkapkan peran pemerintah daerah ialah turut menyosialisasikan segala persiapan itu. Terlebih juga dalam memberikan edukasi atas pentingnya pelaksanaan salah satu sistem demokrasi ini.
“Dengan mengupayakan supaya pemilu ke depan bukan suatu hal yang ditakutkan. Tetapi suatu hal yang menyenangkan sesuai dengan yang diinginkan jujur adil langsung umum dan rahasia,” ungkapnya, Jumat, (20/1/2023).
Sampai saat ini berbagai elemen pemerintahan daerah telah melaksanakan berbagai sosialisasi kepada masyarakat. Semua itu dititikberatkan pada edukasi agar masyarakat dapat menjadi peserta pemilu yang diinginkan.
Satu poin yang utama ditegaskan ialah untuk tidak terintimidasi tekanan juga dengan money politic. Karena hal ini diketahui masih menjadi satu permasalahan krusial setiap adanya kontestasi pemilu, khususnya di Benuo Taka.
“Semua harus sadar, bahwa Pemilu 2024 harus dilaksanakan. Serta masyarakat harus bisa menyaring informasi-informasi di media massa dan media sosial dengan baik dan bijak. Jangan sampai informasi yang provokatif yang diikuti, apa lagi soal money politic,” tegas Sodikin.
Arahan ini, sambungnya, juga jelas disampaikan dalam webinar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Politik dan PUM) beberapa waktu lalu. Pun dihadiri oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) PPU, Agus Dahlan, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) PPU, Edwin Irawan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Irwan Sahwana dan Pengurus Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan serta sejumlah undangan terkait lainnya.
“Momentum pemilu serentak Tahun 2024 sebagai wujud pembinaan kesadaran bela negara, sarana pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan,” tuturnya.
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Dirpopum) Kemendagri, DR Bahtiar saat itu mengatakan bahwa webinar adalah bagian atau tahapan dari pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. Tujuannya adalah agar bagaimana pelaksanaan pemilu serentak mendatang di Indonesia ini dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Tahapan-tahapan itu sudah semestinya kita jalankan sejak saat ini, baik tingkat daerah hingga nasional. Jika kita ingin melihat hasil yang baik tentunya dari pelaksanaan pemilu kita di 2024 mendatang,” ucapnya.
Menurutnya, peradaban Indonesia adalah negara yang mengadopsi tata kenegaraan sistem pemerintahan dan sistem politik yang mengandung demokrasi. Oleh karenanya bagaimana mengubah itu dalam Pemilu 2024 sebagai tahapan sebagai instrumen di dalamnya.
“Perebutan kekuasaan atau kompetisi perebutan kekuasaan eksekutif dan legislatif di tahun 2024 ini justru harus kita jadikan kekuatan untuk memperkuat persatuan kesatuan bangsa kita,” tutup Bahtiar. (SBK)
