UJOH BILANG– Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berupaya mengantisipasi lonjakan harga bahan kebutuhan pokok jelang Natal 2022 dan tahun baru 2023 (Nataru).
Sejumlah langkah diambil. Mulai dari memastikan kestabilan stok dan rantai pasok bahan pokok. Hingga intervensi pasar. Enam langkah konkret sedang dan sudah dijalankan pemkab mengatasi persoalan tahunan yang bisa menyebabkan melonjaknya inflasi tersebut.
Hal ini terlihat dalam High Level Meeting Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang berlangsung di ruang Rapat Bappelitbangda, beberapa waktu lalu.
Rapat yang menindaklanjuti arahan Kementerian Dalam Negeri itu dipimpin Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Agustinus Teguh Santoso diikuti sejumlah OPD terkait yang tergabung dalam TPID Mahulu.
Dalam rapat, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Lung, melaporkan perkembangan beberapa harga kebutuhan pokok di Mahulu per 5 Desember 2022 dalam kondisi stabil. Hanya saja, ada beberapa komoditas seperti beras, minyak goreng, telur ayam yang memerlukan perhatian khusus. Sebab, mayoritas barang itu didatangkan dari luar Mahulu.
“Kami akan terus memantau kestabilan stok dan harga pangan serta BBM di Mahulu,” kata Lung.
Lung menjabarkan, ada 6 langkah konkret yang sedang dan sudah diambil Pemkab Mahulu menangani inflasi daerah akibat fenomena tahunan ini. Pertama, lewat operasi pasar murah, sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan harga, kerja sama dengan daerah penghasil komoditas untuk menjaga kelancaran pasokan, mendorong gerakan menanam sayur mayur, merealisasikan Belanja Tak Terduga (BTT) dan memberikan dukungan transportasi dibiayai APBD Mahulu.
Selain berkomitmen mengamankan stok dan rantai pasok harga bahan pokok, jajaran TPID Mahulu juga akan memperkuat sinergi dan konsistensi pengendalian inflasi daerah menghadapi Nataru 2023. Salah satunya menjadikan pengendalian inflasi menjadi isu utama dalam rakor TPID Kaltim 28 November 2022 lalu.
Dalam rapat itu, Lung bercerita, pengendalian inflasi daerah membutuhkan sinergi seperti pengendalian Covid-19. Caranya, lewat komunikasi efektif di TPID provinsi maupun kabupaten/kota.
“Juga mengaktifkan satgas pangan, BBM, subsidi tepat sasaran kepada masyarakat tidak mampu,” tutupnya.
Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Agustinus Teguh Santoso, meminta jajaran OPD yang tergabung di dalam TPID Mahulu memperhatikan sejumlah kondisi khusus di Mahulu. Pertama yakni kondisi geografis perkampungan yang berjauhan, belum terkoneksi jalur darat dan dipisahkan oleh sungai dengan belasan jeram – riam ganas.
Kondisi geografis yang cukup menantang ini, sambung Teguh, sangat mempengaruhi distribusi dan kestabilan harga sembako dan BBM di Mahulu yang mayoritas masih didatangkan dari luar daerah.
Kondisi ini menyebabkan mayoritas bahan pokok dan BBM hanya bisa didistribusikan lewat transportasi sungai yang tergantung pada pasang surut air sungai. Jika sungai pasang, kapal pengangkut sembako tidak bisa berlayar.
Begitu pula, ketika air sungai kecil, sambako dan BBM harus diangsur beberapa kali menggunakan perahu kecil yang menambah ongkos pengiriman dan pastinya menaikkan harga dasar sembako. Kestabilan stok dan rantai pasok ini juga berpengaruh terhadap inflasi daerah di akhir tahun.
“Transportasi utama yakni sungai yang sangat perlu kita perhatikan,” pesan Teguh – panggilan akrab Agustinus Teguh Santoso kepada para anggota TPID Mahulu.
Teguh juga meminta para anggota TPID Mahulu segera memantau dan menginspeksi massal pasokan bahan pokok dan stok BBM. Tak sampai di situ, ia juga meminta anggota TPID Mahulu berhati-hati dan memastikan waktu kedaluwarsa bahan pokok jangan sampai masuk ke Mahulu. Tujuannya menjaga keamanan dan kesehatan warga.
“Saya harap kita semua selalu memantau pasokan bahan pokok dan stok BBM. Jangan sampai ada penimbunan, sehingga menjadi langka dan harganya bisa tinggi atau ada kendala dalam distribusi harus kita evaluasi bersama,” katanya. (adv)
