SANGATTA – Langkah tepat diambil Pemkab Kutim dalam menggenjot serta menjangkau pemenuhan kebutuhan listrik terutama di desa-desa yang berada di Kecamatan Sandaran yang belum terjamah salah satu infrastruktur dasar manusia tersebut. Pemkab Kutim pun melakukan penandatanganan kerja sama (PKS) bersama PLN dan PT BMA sekaligus melakukan audiensi membahas peningkatan listrik di desa khususnya di 2023 di Ruang Kerja Bupati Kutim, Jumat (3/2/2022) lalu.
Dalam PKS itu, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman didampingi Kabag SDA Setkab Kutim Arief Nur Wahyuni, Camat Sandaran Tri Sukadar, Manajer UP2K PLN Kaltim hingga beberapa perwakilan undangan yang hadir seperti kepala desa yang ada di Kecamatan Sandaran.
Dalam kesempatan itu, Bupati Ardiansyah menegaskan dalam PKS ini menjadi momen penting dan krusial, jadi harus dilaksanakan karena menyangkut kebutuhan hajat hidup orang banyak yaitu listrik. Di sisi lain kewenangan pemenuhan listrik ada pada PLN.
“Nah, di Desa Mulupan dan Senambah di Kecamatan Muara Bengkal ada mesin yang siap untuk dihibahkan kepada PLN agar bisa dioperasikan mengingat kemampuan warga untuk mengoperasikan mesin tersebut sangat terbatas dan kesulitan mendapat BBM,” ulasnya.
Kemudian, di tahun 2014 Pemkab Kutim telah berhasil menjembatani penyaluran excess power dari PT Telen kepada PT PLN untuk melistriki dua kecamatan yaitu Kecamatan Karangan dan Muara Bengkal.
“Nah, dengan ini diharapkan di Kecamatan Sandaran nantinya PT BMA yang memiliki kelebihan daya listrik bisa memberikan excess powernya pada PT PLN untuk melistriki beberapa desa yang ada di Kecamatan Sandaran,” pintanya.
Namun, seiring dengan hal itu ada satu persoalan utama yaitu beberapa desa yang ada di sekitar wilayah PT BMA masuk dalam wilayah usaha (Wilus) PT KHE, namun berkat komunikasi para pihak, PT KHE sudah bersedia melepas sebagian Wilusnya kepada PT PLN dan tinggal menunggu SK penetapan dari Kementerian ESDM.
“Jadi, seharusnya Kutim tidak perlu kekurangan listrik karena banyaknya perusahaan-perusahaan sawit yang ada Kutim, namun ternyata tidak semua perusahaan sawit berkomitmen untuk menyalurkan excess powernya kepada masyarakat sekitar. Nah, kami harapkan nantinya PKS antara PLN dan PT BMA terkait penyediaan listrik bisa dipenuhi,” tegasnya.
Senada, Camat Sandaran Tri Sukadar melaporkan jika PT BMA sudah memiliki kelebihan daya listrik yang ramah lingkungan dan sudah digunakan 100 persen oleh perusahaan. Selain itu bentangan kabelnya sudah melewati pemukiman warga.
“Oleh karena itu agar tidak menimbulkan kecemburuan, kami berharap warga tidak hanya dilewati oleh bentangan kabel saja tanpa bisa menikmati listrik,” urainya.
Selanjutnya, ia memaparkan jika saat ini warga menggunakan diesel yang menggunakan biaya operasional yang sangat tinggi dan barangnya susah didapat, sehingga wilayah perusahaan menyala terang, sementara pemukiman warga gelap gulita. Melihat kesenjangan ini beberapa kepala desa bersepakat untuk mengajukan permohonan mendapat pelayanan listrik.
“Saat ini masyarakat mendapat kabar bahwa excess power akan segera disalurkan, namun otoritas mengenai listrik ada pada PLN. Karena itu kami berharap kepada PLN ada progres kegiatan di tahun 2023 ini baik berupa sosialisasi, pendataan calon pelanggan, maupun pemasangan tiang dan kabel listrik, karena PLN sudah menyampaikan janji bahwa tahun 2024 listrik menyala,” ungkapnya.
Senada, Kabag SDA Setkab Kutim Arief Nur Wahyuni juga turut membeberkan sesuai dengan komitmen PT BMA yakni jika PT BMA siap mensuplai daya listrik minimal 20 kW maksimal 500 kW ke PLN.
“500 kW diperkirakan bisa melistriki sekitar 600 rumah atau sekitar 3 desa. Saat ini suplainya rata-rata masih 600 ton per hari, sementara kapasitas pabrik BMA rata-rata 1.400 ton per hari. Jadi memang semakin banyak tandan buah sawit (TBS) yang masuk, maka kapasitas daya listrik yang dihasilkan juga akan semakin besar,” jelasnya.
Selanjutnya, ada empat desa yang masuk wilayah kerja BMA. Menutur keterangan BMA, BMA sudah mempertanyakan mengenai hibah tanah untuk kepentingan PLN. Hasilnya Kades Marukangan bersedia menghibahkan tanah seluas 20 x 50 meter dari tanah yang dimintakan seluas 50 x 50 meter. Kemudian, BMA juga sudah bersurat ke PLN terkait rencana penjualan excess power.
“Daerah yang strategis untuk pembangunan PLTD ada di Desa Susuk Tengah dan akses jalannya cukup bagus,” ujarnya.(Rkt1)
