JAKARTA – Akademisi dari Universitas Mulawarman Rosmini mengatakan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dapat mempercepat pengurangan kesenjangan di Tanah Air. “Pemindahan ibu kota negara keluar Jawa diharapkan dapat mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di luar Jawa terutama kawasan timur Indonesia,” kata Rosmini di Jakarta, Senin (11/12/2023).
Hal tersebut disampaikan Rosmini dalam Sosialisasi Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Ia menuturkan upaya mewujudkan pemerataan berbagai aspek di seluruh Indonesia dilakukan melalui pembangunan yang tidak Jawa sentris sehingga menumbuhkan kualitas ekonomi nasional yang adil dan merata.
“Jadi bukan hanya sebagai pembangunan yang ada di sentris di Jawa tetapi di Kalimantan juga, bukan hanya kepada pembangunan infrastruktur tetapi sumber daya manusia dan budaya yang harus dibangun bersama bersinergi, sehingga ini menjadi kekuatan bangsa Indonesia,” ujarnya.
Menurut dia, pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur juga akan sangat berdampak dalam aspek, sosial, ekonomi dan budaya. Realitas kekayaan kemajemukan Indonesia menjadi modal sosial untuk memajukan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan menuju masa depan Indonesia maju, tangguh dan berkelanjutan.
Pemerataan pembangunan dari Sabang sampai Merauke tetap terjaga dan terpelihara. Semua pelayanan sosial menjadi pembangunan yang wajib dilakukan pemerintah.
“Aspek perlindungan kepada masyarakat ini adalah bagaimana sebenarnya proses pemindahan ibu kota negara akan membawa perubahan besar dalam dinamika sosial, politik, ekonomi, budaya masyarakat di IKN (Ibu Kota Nusantara),” tuturnya.
Sebelumnya, pemindahan Ibu Kota Negara dilakukan sebagai salah satu strategi untuk merealisasikan target ekonomi Indonesia 2045, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan kawasan timur Indonesia.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagian besar mengandalkan investasi swasta.
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono dalam acara Peluang Investasi IKN di Jakarta, Jumat (1/12), mengatakan saat ini antara investasi swasta dan APBN sudah sejajar besarnya untuk pendanaan pembangunan IKN.
“APBN dalam catatan kami ini sekitar Rp35 triliun, dan investasi swasta yang sudah ground breaking juga mencapai Rp35 triliun,” katanya. (Ant/MK)
Pewarta : Martha Herlinawati S
Editor : Biqwanto Situmorang
