JAKARTA – Pemerintah merilis 13 Proyek Strategis Nasional (PSN) baru. Proyek-proyek tersebut tersebar di berbagai wilayah dan terdiri dari berbagai sektor. Hal itu sejalan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar PSN.
Mengutip keterangan pers Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Selasa (9/8), PSN baru di sektor teknologi adalah proyek Palapa Ring Integrasi, sektor perkebunan ada proyek proyek Pembangunan Kelapa Dalam dan Industri Turunannya di Papua Barat.
Kemudian, sektor air bersih dan sanitasi terdapat proyek Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Sektor pariwisata terdapat Proyek Pariwisata Seribu Pulau Kepulauan Seribu di DKI Jakarta).
Lalu, sektor kereta api yaitu Infrastruktur Kereta Api Logistik di Kalimantan Timur. Sektor kawasan terdapat proyek pembangunan Kawasan Industri Indonesia Konawe Industrial Park (IKIP) di Sulawesi Tenggara dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus.
Sektor bendungan terdapat pembangunan Bendungan Rukoh dan Bangunan Pengarah Bendungan Rukoh (Aceh). Sektor energi ada pembangunan PLTS Skala Besar di Kepulauan Riau. Sedangkan sektor pangan yaitu Integrasi PT Perkebunan Nusantara (PTPN) melalui pembentukan SugarCo, PalmCo, dan SupportingCo.
Dalam PSN yang baru ini juga terdapat tiga proyek smelter yaitu Proyek Pengembangan Smelter Terintegrasi PT Vale Indonesia di Bahodopi (Sulawesi Tengah), Proyek Pengembangan Smelter Terintegrasi PT Vale Indonesia di Pomala (Sulawesi Tenggara), dan Smelter Nikel Baterai Listrik di Halmahera Timur, Maluku Utara. Proyek smelter ini untuk mendukung industri baterai kendaraan listrik di Indonesia.
KPPIP sebagai point of contact dalam implementasi koordinasi untuk debottlenecking PSN mulai menggelar pertemuan untuk membahas Rencana Aksi 13 Proyek baru pada Jumat (5/8) lalu.
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian sekaligus Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo mengungkapkan pembahasan ini untuk menjalankan arahan Presiden Joko Widodo.
Dalam hal ini, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) PSN baru yang masuk dalam Permenko Nomor 9 Tahun 2022 perlu menyampaikan beberapa hal penting antara lain rencana aksi proyek sampai semester I 2024, milestone proyek per tahun dan isu-isu kritis yang perlu ditindaklanjuti.
“Pemerintah akan memastikan proyek selesai tepat waktu dan tepat sasaran karena berdampak positif terhadap ekonomi Indonesia baik lingkup regional maupun nasional. Rencana aksi, pencapaian, dan tindak lanjut isu perlu segera dilengkapi oleh Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional sebagai dasar bagi kita untuk meneliti dan melihat apa saja yang kita harus lakukan,” ujar Wahyu. (CNN/MK)
