SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melakukan pendataan pegawai honorer atau Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D). Langkah ini menyusul penghapusan tenaga honorer yang akan diterapkan mulai November 2023.
Penghapusan pegawai honorer diatur dalam surat edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Cahyo Kumolo.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim Rizali Hadi mengatakan, pemerintah daerah sebenarnya masih sangat membutuhkan tenaga honorer. Instansi yang kekurangan tenaga ASN, selama ini sangat terbantu dengan tenaga honorer. “Dibutuhkan, sesuai dengan analisis beban kerja,” kata Rizali saat ditemui Media Kaltim, Rabu (22/6/2022).
Pemkab Kutim akan melakukan rekap jumlah TK2D, hingga latar belakang pendidikannya.
“Kami juga akan melakukan analisis beban kerja di setiap OPD,” ujarnya.
Rizali menyebutkan, permasalahan tenaga honorer sangat krusial, di mana jika dilepas semua dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat.
Itu sebabnya, lanjut dia, tenaga honorer di Kutim tidak semuanya diputus kontrak, tetapi ada sebagian dipertahankan terutama yang sudah dilakukan penilaian baik dalam seleksi dan kompetensi.
“Jika semuanya kita berhentikan, lalu siapa yang akan melayani masyarakat, terutama mereka yang memang selama ini dinilai baik dalam memberikan pelayanan kepada warga,” ujarnya.
Untuk mempertahankan agar pelayanan publik berjalan dengan baik dan tidak terganggu, maka dilakukan seleksi terhadap tenaga honorer.
“Ini terutama tenaga honor yang bertugas di bidang kesehatan dan pendidikan, karena mereka masih dibutuhkan untuk melayani warga terutama yang ada di pedalaman,” ujarnya.
Untuk itu, Rizali mengingatkan kepada TK2D agar tetap bekerja seperti biasa serta melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
“Tetap disiplin dalam bekerja, apa yang dilakukan bakal akan diperjuangkan karena daerah memang masih membutuhkan TK2D,” pungkas Rizali. (ref)
