SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin meminta kepada Pemerintah Pusat mauoun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk menetapkan indikator kemiskinan yang dijadikan rujukan oleh pemerintah saat ini, dinilai keliru oleh Anggota Komisi IV DPRD Kaltim ini.
Menurutnya, mengidentifikasi kemiskinan berdasarkan kondisi sanitasi dan lantai rumah kayu tidaklah tepat jika dilakukan di Kaltim. Salah satu contoh, desa-desa nelayan di Kaltim meskipun memiliki sanitasi menggunakan sungai sebagai MCK (Mandi, Cuci, Kakus) dan memiliki kamar mandi jamban, namun rata-rata penghasilan masyarakat di desa tersebut cukup besar, memiliki tabungan, dan mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka.
“Masyarakat di desa nelayan itu banyak juga loh, yang ekonominya bagus bahkan punya tabungan berjuta-juta di bank dan mampu menguliahkan anaknya di luar negeri,” ujarnya.
Lebih lanjut, jika indikator kemiskinan saat ini itu sudah tidak sesuai dengan fakta sosial di lapangan khusunya di Kaltim, rumah-rumah masyarakat yang berada di atas sungai memiliki sanitasi yang menggunakan sungai, serta rumah yang terbuat dari kayu dan lantai papan, hal tersebut seharusnya tidak menjadi indikator kemiskinan yang pasti.
“Jadi untuk di Kaltim indikator tersebut pastinya tidak pas,” pungkasnya.
Oleh karena itu, Salehuddin menegaskan perlunya kesepakatan yang melibatkan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk merumuskan indikator kemiskinan yang lebih akurat.
“Jika indikator kemiskinan selama ini tetap digunakan maka bisa dipastikan data kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS itu tidak sesuai dengan kondisi alam Kaltim,” pungkasnya. (Han/ADV/DPRDKaltim)
Pewarta : Hanafi
Editor : Nicha R
