SAMARINDA – Ketua Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA), Rina Zainun, mendesak pemerintah untuk memperjelas aturan program sekolah gratis di sekolah-sekolah negeri. Menurutnya, banyak orang tua masih bingung tentang batasan dan cakupan dari program tersebut.
“Selama ini, slogan sekolah gratis di sekolah negeri seringkali menimbulkan kesalahpahaman di kalangan orang tua. Banyak yang mengira gratis berarti tidak ada biaya sama sekali, termasuk untuk buku wajib dan buku penunjang,” kata wanita berhijab ini dalam pernyataannya, Selasa (6/8/2024).
Rina mengungkapkan bahwa banyak orang tua yang merasa terbebani dengan kewajiban membeli buku Lembar Kerja Siswa (LKS) dan buku penunjang lainnya.
“Jika memang sekolah gratis, seharusnya tidak ada lagi pembelian buku penunjang. Pemerintah harus menyediakan buku-buku wajib yang dibeli dengan dana BOS dan meminjamkannya kepada murid,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penggunaan dana BOS. Menurutnya, penggunaan dana BOS harus dicantumkan secara jelas di papan pengumuman agar semua wali siswa, komite, dan paguyuban dapat mengetahui untuk apa saja dana tersebut digunakan.
“Ini untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dana dan orang tua tidak merasa terbebani dengan biaya tambahan yang tidak seharusnya,” jelasnya.
Rina menambahkan bahwa banyak aksi protes yang dilakukan oleh orang tua siswa beberapa waktu lalu bukan hanya dari kalangan kurang mampu, tetapi juga dari kalangan mampu sebagai bentuk solidaritas.
“Mereka mempertanyakan apakah buku wajib benar-benar disediakan oleh pemerintah atau tidak, karena yang beredar di sekolah adalah adanya keterlambatan dan ketidakjelasan dalam penyediaan buku tersebut,” ujarnya.
Dia berharap pemerintah segera membuat aturan yang lebih jelas dan detail terkait program sekolah gratis dan pemerintah juga wajib menegaskan pihak sekolah untuk transparansi terhadap pengelolaan dana BOS.
“Jika aturan ini diperjelas dari awal, maka orang tua akan mengerti apa yang termasuk dalam program sekolah gratis dan apa yang tidak. Ini akan menghindari konflik antara pemerintah, sekolah, dan orang tua siswa,” pungkasnya.
Penulis: Hanafi
Editor: Nicha R
