spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Pemerintah Cari Solusi Hadapi Tantangan Pembangunan IKN

BALIKPAPAN – Pemerintah Republik Indonesia mengadakan Focus Group Discussion (FGD) mengenai isu-isu strategis yang terkait dengan Ibu Kota Nusantara (IKN). Acara ini berlangsung di Mahakam Ballroom, Swiss-Belhotel Balikpapan, Kalimatan Timur (Kaltim) Rabu (17/7/2024).

Staf Khusus Presiden, Grace Natalie, menjelaskan bahwa FGD ini merupakan bagian dari upaya untuk menyelesaikan berbagai masalah dan hambatan dalam percepatan pembangunan IKN.

“Presiden sering kali menegaskan bahwa proyek IKN ini adalah proyek jangka panjang, bukan hanya untuk satu atau dua tahun,” katanya.

Natalie juga menyebutkan bahwa momentum penting dalam waktu dekat terkait IKN adalah perayaan 17 Agustus serta beberapa agenda penting lainnya.

“Tujuan dari FGD ini adalah untuk mendengarkan pandangan dari berbagai pihak guna memperkaya pemahaman kami tentang sisi positif maupun negatif dari IKN,” tambahnya.

Acara ini dihadiri oleh perwakilan kepala daerah dari kabupaten dan kota di Kaltim, pimpinan perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kaltim, akademisi, pemangku kepentingan, dan mitra pembangunan OIKN.

Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, secara khusus mengapresiasi pelaksanaan FGD ini, terutama dalam mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan IKN.

“Terima kasih kepada Bu Grace atas kedatangannya. FGD ini menjadi ruang diskusi yang sangat bagus bagi kita untuk mencari solusi atas masalah-masalah di IKN,” ujar Akmal Malik.

Ia menegaskan bahwa setiap kegiatan pembangunan pasti akan menimbulkan berbagai masalah, baik lingkungan, sosial, maupun hal lainnya yang terdampak.

“Kita harus menghindari agar masalah tersebut tidak bermetamorfosis menjadi konflik,” tegasnya.

Akmal Malik juga menyatakan bahwa Pemprov Kaltim dan kabupaten/kota serta lembaga-lembaga di Kaltim mendukung penuh kebijakan Pemerintah Pusat terkait IKN.

“Kami sebagai pemerintah daerah tetap akan mendukung IKN dengan penuh,” ujarnya.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini juga mengungkapkan bahwa  masyarakat berharap banyak dengan adanya IKN Nusantara, sehingga perlu dikomunikasikan secara efektif. “Jika kita gagal mengorganisir dan menata ekspektasi yang tinggi tersebut,” jelasnya.

Selain itu, pembangunan IKN yang dilakukan secara bertahap  dan pembangunan memerlukan waktu yang panjang, namun tetap sesuai dengan target yang telah ditetapkan. “Semoga kolaborasi dan komunikasi yang efektif di antara kita semua mampu menjadi solusi atas segala permasalahan,” tutupnya.

Penulis : Hanafi
Editor : Nicha R

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
16.4k Pengikut
Mengikuti