SANGATTA – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Asti Mazar menilai pembangunan Pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang dilakukan beberapa pekan ini oleh Perumdam Tirta Tuah Benua (TTB) Kutim mestinya jikalau bisa dipikirkan dan dipertimbangkan dengan matang.
Sebab, menurutnya, pelayanan air untuk masyarakat itu sepenuhnya belum merata, jika ingin melihat salah satunya termasuk di Kecamatan Bengalon. Walaupun, persoalan hari ini di daerah tersebut ialah masalah jaringan yang belum bisa masuk ke sana.
“Yang belum saya kira itu memang terkait jaringan PDAM kalau masalah anggaran saya kira siap tapi jaringan yang belum bisa, salah satunya Bengalon,” ungkap Asti saat diwawancarai awak media di ruangannya.
Lebih lanjut, Asti atau akrab dipanggil bunda itu, mengatakan, kemarin ia bersama dengan Wakil Bupati Kutim, berkunjung ke sana dan kebetulan masyarakat di sana bertanya kembali jika Bengalon ini belum ada sama sekali dan hampir tidak ada air PDAM masuk.
Asti menyebutkan, bahwa benar adanya, sebab setiap kali ia reses di daerah tersebut mereka pasti meminta sumur bor, pasalnya belum ada jaringan PDAM yang masuk.
“Walaupun belum keseluruhan, tetapi alhamdulillah juga karena di bagian Sepaso itu jaringan ya sudah bisa masuk, masuk sampai mana itu saya belum tahu,” tuturnya.
Bukan hanya dirinya, namun hal itu juga dipertanyakan kepada Wakil Bupati Kasmidi Bulang, tetapi ia selalu menyampaikan bahwa insyaallah bertahap karena memang berkaitan dengan persolan jaringan tadi.
Kemudian soal investasi pembangunan Pabrik AMDK, menurutnya tidak jadi masalah baginya selama investasinya menguntungkan. Dan ia merasa bahwa Perumdam juga pasti sudah punya standarisasi dan pertimbangan terkait hal itu.
“Kita serahkan lah kepada mereka, yang pasti kalau berinvestasi nggak mau rugi, pasti mau untung,” imbuhnya.
Kemudian, terkait investasi yang menghabiskan dana sebesar Rp 7 miliar itu, dirinya tidak persoalkan. Tetapi ia memberikan sebuah catatan sebagai DPRD, mestinya bisa melihat yang mana prioritas, jaringan PDAM ke seluruh masyarakat itu dulu yang diselesaikan. Kembali lagi katanya, bahwa ia belum tahu secara pasti mengapa sebab selama ini koordinasi secara langsung dengan Direktur Perumdam juga belum ada.
“Kenapa kemudian membuka investasi tersebut, sementara jaringan Perumdam di masyarakat belum sepenuhnya 100 persen. Nah nanti kalau mereka sudah jawab baru saya sampaikan apa alasannya,” bebernya.
Pasalnya, itu tadi jangan sampai pihak DPRD menyampaikan hal yang tidak akurat, mengenai jaringan Perumdam, apakah memang yang belum terpasang itu berkaitan tentang anggaran sepenuhnya atau jaringan.
“Karena jangan sampai saya menyampaikan, oh ternyata anggarannya begini, tapi memang jaringanya tidak bisa,” pungkasnya. (Rkt2/Adv)
