SAMARINDA – Rencana pembangunan Dermaga Wisata yang akan dibangun di Samarinda Seberang, Kelurahan Masjid menuai penolakan dari warga.
Warga yang terdiri dari RT 07 dan 09 ini sempat melakukan aksi protes di halaman Masjid Tertua Samarinda, Shirathal Mustaqiem. Hal ini juga berkaitan dengan warga yang masih terus mempertahankan budaya dan merupakan bagian daripada sejarah terbangunnya peradaban di Kota Samarinda.
Melihat hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan warga dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menengahi masalah ini. RDP ini dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPRD Kota Samarinda pada Rabu, 27 Desember 2023.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra mengatakan polemik yang terjadi dikarenakan dalam proses penyusunan rencana dibutuhkan survey awal. Sehingga Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Samarinda membutuhkan pengukuran secara nyata kebutuhan dari pembangunan yang akan direncanakan. Hal ini yang menimbulkan kekhawatiran di lingkungan warga, dikarenakan takut segera digusur.
“Warga panik karena sudah mulai di ukur-ukur, ini tergantung respon dari masyarakat,” jelasnya.
Samri jelaskan hasil dari RDP tersebut masih dalam tatanan wacana. Dampak dari penolakan tersebut, sementara pihak OPD Kota Samarinda memberhentikan aktivitas perencanaan tersebut.
Untuk melanjutkan atau tidak keputusannya dikembalikan ke Kepala Daerah, dalam hal ini wali kota Samarinda. Beda hal, jika proyek ini telah memasuki tahap tender maka akan terus dijalankan.
“Tahapannya masih dalam wacana yang masuk ke perencanaan, jadi dikembalikan ke kepala daerah,” terangnya.
Ia menjelaskan pembangunan ini harus kembali kepada kebutuhan masyarakat. Jika tidak terlalu dibutuhkan maka sebaiknya tidak perlu terburu-buru. Ia mencontohkan pada pembangunan jalan, warga sangat membutuhkan hal tersebut maka warga pasti akan datang meminta perbaikan jalan.
Samri menekankan pada kebutuhan masyarakat dan kepentingan yang dibangun. Terlebih pergantian yang ditawarkan Pemkot Samarinda tidak dapat menjamin kesejahteraan masyarakat. Warga telah lama dan turun-temurun hidup di daerah tersebut. Kedekatan akan sungai dan kebutuhan sehari-hari harus juga menjadi pertimbangan penting bagi Pemerintah Kota Samarinda.
“Harus juga diperhatikan kesejahteraannya, jika bukan kebutuhan masyarakat tidak perlu buru-buru,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Disperkim Kota Samarinda Cecep Herly mengatakan tidak ada pembangunan yang tidak berdampak. Sehingga pihaknya meminta maaf jika komunikasi dalam proses sosialisasi tidak terjalin dengan baik. Pihaknya akan menangani semua dampak baik positif dan negatif dengan sebaik-baiknya.
“Yang pasti kami akan melakukan dengan baik semua dampak yang terjadi dari pembangunan,” tutupnya.
Pewarta: Nelly Agustina
Editor: Agus S
