SANGATTA – Rapat Paripurna ke IX DPRD Kutai Timur (Kutim) yang digelar pada 27 September 2024 menandai momen penting dalam struktur pemerintahan daerah. Pelantikan Ketua DPRD Jimmi beserta dua wakilnya, Sayid Anjas dan Prayunita Utami, berlangsung dengan sederhana namun penuh makna. Acara ini dihadiri oleh Pjs Bupati Kutim Agus Hari Kesuma serta sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sekretaris Kabupaten (Seskab) Kutim Rizal Hadi, menyampaikan harapan besar dari pemerintah terkait pelantikan ini. Ia menegaskan pentingnya peran DPRD dalam mendukung pembangunan di Kutim.
“Kami berharap para wakil rakyat yang terpilih dapat segera bekerja dengan baik dan menjalin kerja sama yang harmonis dengan pemerintah,” ujarnya setelah pelantikan.
Rizali juga menyoroti urgensi pembentukan alat kelengkapan Dewan yang harus segera diselesaikan. “Ini sangat urgent, terutama terkait dengan RAPBD Perubahan 2024, yang harus selesai pada 30 September 2024,” jelasnya. Keterbatasan waktu ini menjadi tantangan bagi DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk bekerja secara efisien dan efektif.
Dengan pengukuhan ini, diharapkan DPRD dapat memperkuat kolaborasi dengan eksekutif dalam merumuskan peraturan daerah yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Rizali mengajak semua pihak untuk bersinergi demi mencapai tujuan bersama.
“Selamat kepada Ketua dan Wakil Ketua yang baru dilantik! Mari kita bersama-sama membangun daerah yang kita cintai,” pungkasnya.
Acara pelantikan ini disambut antusias oleh masyarakat, yang menanti-nanti langkah-langkah konkret dari DPRD yang baru. Diharapkan, dengan kepemimpinan yang baru, DPRD dapat lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat dan mengambil kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Kehadiran para pemimpin baru ini diharapkan mampu menghadirkan inovasi dan solusi atas berbagai masalah yang dihadapi Kutai Timur. Dengan sinergitas yang kuat antara eksekutif dan legislatif, harapan untuk mencapai pembangunan yang lebih baik menjadi semakin nyata.
Pembangunan daerah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Pelantikan ini bukan sekadar pergantian posisi, tetapi juga merupakan momentum baru bagi Kutai Timur untuk melangkah lebih maju menuju kesejahteraan yang berkelanjutan. Dengan dukungan dan kerja sama yang baik antara semua pihak, masa depan yang lebih cerah bagi Kutai Timur diharapkan segera terwujud.(Rkt)
