BALIKPAPAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) berencana mengembangkan PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT) sebagai pelabuhan strategis guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memperlancar distribusi barang dan jasa, terutama dalam rangka mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud mengungkapkan pengembangan pelabuhan ini dilakukan melalui kerja sama dengan anak perusahaan daerah serta melibatkan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Salah satu fokus utama adalah perluasan dermaga dari 270 meter menjadi 1.000 meter pada tahun 2026 guna meningkatkan aktivitas pelabuhan peti kemas di wilayah Kaltim.
“Harapan kami, pengembangan ini dapat memperkuat potensi ekonomi daerah. Dengan infrastruktur pelabuhan yang lebih luas dan modern, distribusi barang dan jasa akan lebih lancar, menekan inflasi, serta memastikan harga kebutuhan pokok lebih terjangkau bagi masyarakat,” ujarnya saat meninjau Pelabuhan KKT, Selasa (11/3/2025).
Rudy menambahkan, saat ini area yang digunakan untuk pelabuhan baru sekitar 16 hektare dari total 72,5 hektare yang tersedia. Bahkan, aset milik Badan Usaha Pelabuhan Milik Pemerintah Daerah (BUPMPD) Kaltim di lokasi tersebut mencapai 300 hektare, yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung sektor kepelabuhanan dan logistik.
Keunggulan lain dari lokasi ini adalah kedalaman dan luas perairan yang memungkinkan kapal besar bersandar. Jenis kapal yang dapat masuk ke pelabuhan ini mulai dari medium tanker berkapasitas 35.000–50.000 ton, hingga kapal berukuran Panamax dan Lamanax yang memiliki kapasitas 80.000–85.000 ton dengan panjang hingga 280 meter.
“Letaknya yang berada di teluk juga memberikan keuntungan besar, karena perairannya lebih tenang, sehingga ideal untuk aktivitas pelabuhan,” jelasnya.
Pengembangan pelabuhan ini juga didukung oleh akses jalan yang telah berstatus jalan nasional, meskipun saat ini masih mengalami beberapa kendala seperti longsor dan kerusakan jalan.
Pengembangan pelabuhan ini juga ditopang oleh status jalan akses yang telah menjadi jalan nasional, meskipun saat ini masih mengalami beberapa kendala seperti longsor dan kerusakan jalan.
“Karena statusnya jalan nasional, perbaikan kini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Balai Besar. Namun, kami tetap mendorong agar perbaikan ini diprioritaskan demi kelancaran distribusi,” tambahnya.
Selain itu, Pemprov Kaltim juga berencana membangun area parkir khusus untuk kendaraan berat, termasuk truk kontainer, angkutan semen, dan aspal. Hal ini dilakukan untuk menghindari parkir liar yang berpotensi merusak jalan, mengganggu estetika kota, serta mempercepat abrasi.
Dengan berbagai langkah strategis ini, diharapkan Pelabuhan Kaltim dapat menjadi pusat logistik utama yang tidak hanya menopang ekonomi regional, tetapi juga mendukung pertumbuhan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berdekatan dengan wilayah ini.
Penulis: Aprianto
Editor: Nicha R
