SAMARINDA – Sebaran kasus Covid-19 di Kaltim kian memprihatinkan. Alokasi anggaran yang cukup besar, belum mampu mengurangi tren angka terkonfirmasi positif di Kaltim. Menangapi hal ini, Komisi IV DPRD Kaltim sudah menjadwalkan pada pekan depan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Satgas Covid.
Demikian disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub. Dikatakan Rusman, sapaan akrabnya, RDP akan membahas sejauh mana pengananan Covid di Kaltim saat ini. “Termasuk, apa saja persoalan atau kendala yang dihadapi. Karena faktanya, terkesan bukannya tambah waspada kita ini, tapi malah melemah dan menganggap Covid ini biasa-biasa saja,” ujarnya
Rusman menambahkan, dalam beberapa pekan terakhir, Kaltim selalu menempati posisi sepuluh besar secara nasional jumlah pasien terkonfirmasi Covid-19. Karena itu, dia menilai, ada sesuatu yang tidak jalan dalam penanganan pandemi ini di Kaltim. “Bisa saja karena kelengahan masyarakat, bisa juga karena memang kelemahannya ada pada pemerintah,” sebut Rusman.
Karena itu, menurut politikus PPP ini, persoalan Covid tidak bisa hanya mengharapkan pemerintah, tetapi harus ada kerja sama dan membangun kesadaran bersama.“Tetapi perlu juga diingat, kesadaran terbangun tidak bisa menunggu masyarakat tersadar sendiri. Tugas pemerintahlah yang melakukan itu,” ujarnya.
Menurut dia, ada dua polarisasi dalam masyarakat yang saat ini terjadi, yakni masyarakat yang pada tingkat kesadaran yang cukup baik dan siap berpartisipasi serta menerapkan prokes. “Tapi pada saat yang sama mereka dihadapkan pada kelompok masyarakat yang sebaliknya. Sayangnya, kelompok yang tidak sadar dan tidak taat prokes ini, tidak mendapat sanksi apa-apa. Sehingga, masyarakat yang taat tadi ini terpengaruh,” terang Rusman.
Selain itu, kata dia, masyarakat hari ini kebingungan, siapa yang mau diikuti. Diantara sesama pemerintah saja, sebut Rusman, masih ada yang tidak satu suara dalam konteks Covid, sehingga masing-masing punya pandangan sendiri. “Tidak adanya bahasa yang sama, yang membuat masyarakat bingung. Sehingga yang terjadi, masyarakat memilih jalannya sendiri,” jelasnya. (adv)
