PPU – Calon Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor dan Waris Muin, menekankan komitmen kuat mereka untuk memerangi korupsi dan membangun pemerintahan yang transparan. Dalam debat perdana yang diselenggarakan oleh KPU PPU, pasangan Mudyat-Win memaparkan sejumlah langkah konkret untuk menutup peluang korupsi dan memperkuat integritas pemerintahan di PPU.
Dalam kesempatan debat ini, Paslon Mudyat-Win menggarisbawahi komitmen untuk mewujudkan PPU yang bersih, berintegritas. Selain itu juga layak menjadi contoh bagi daerah lain di tengah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kami bertekad memperkuat penegakan hukum dengan sarana yang memadai agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya, menjawab pertanyaan Paslon nomor urut 4 Hamdam-Ahmad Basir.
Menurutnya, penegakan hukum yang efektif adalah langkah awal yang penting untuk memberantas korupsi dan menciptakan keadilan sosial. Ia juga menyoroti pentingnya menanamkan nilai-nilai anti-korupsi dalam kehidupan sehari-hari.
“Budaya integritas harus dibangun sejak dini agar masyarakat, khususnya generasi muda, paham dan sadar akan bahaya korupsi,” jelas Mudyat.
Mudyat-Win berharap, melalui pendidikan nilai-nilai ini, masyarakat PPU akan tumbuh dengan kesadaran untuk menjauhi perilaku korupsi. Selain membentuk budaya anti-korupsi, pasangan nomor urut satu ini juga mengusulkan pemberian sanksi tegas dan profesional kepada para pelaku korupsi.
Kemudian juga sanksi yang tegas, baginya hal ini penting untuk memberikan efek jera. Sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Dalam debat tersebut, Mudyat Noor dan Waris Muin juga mengusulkan adanya reformasi sistem guna menutup celah yang memungkinkan praktik korupsi terjadi. “Kita perlu memperbaiki sistem agar tidak ada lagi peluang korupsi. Melalui reformasi sistem ini, kita bisa menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel,” terang Mudyat.
Pasangan Mudyat-Win yakin bahwa dengan komitmen anti-korupsi yang kuat dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, mereka bisa membangun PPU menjadi wilayah yang bebas dari korupsi dan dipimpin dengan integritas. (SBK)